Hak Pensiun Dihapus, Serikat Pekerja dan Pensiunan PT Pos Ngadu ke DPR
- Serikat pekerja PT Pos Indonesia mengeluhkan hak pensiun yang dihilangkan hingga ke sistem kerja.
- Dihapusnya hak pensiun karyawan PT Pos Indonesia ini akan menjadi corncern bagi Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI.
Jakarta, IDN Times - Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI menerima Serikat Pekerja dan Pensiunan PT Pos Indonesia. Adapun, Pertemuan ini untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dialami pekerja PT Pos Indonesia.
Ketua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya menyerap aspirasi yang selama ini dirasakan Pos Indonesia.
"Barusan kami dari Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia dari DPR mengadakan rapat mendegar aspirasi dari serikat pekerja PT Pos Indonesia yang memberikan atau menyuarakan aspirasi terhadap permasalahan yang sudah lama timbul di PT Pos Indonesia," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (5/6/2025).
1. Serikat pekerja keluhkan hak pensiunan yang dihapus
Dasco mengungkapkan, terdapat sejumlah permasalahan yang disampaikan serikat pekerja PT Pos Indonesia dalam pertemuan itu. Mereka mengeluhkan hak pensiun yang dihilangkan hingga ke sistem kerja di PT Pos Indonesia.
Menurut dia, dihapusnya hak pensiun karyawan PT Pos Indonesia ini akan menjadi corncern bagi Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI.
"Concern mereka adalah bagaimana pensiun yang tadinya ada kemudian dihilangkan menjadi ada, lalu kemudian bagaimana sistem pengupahan dan sistem kerja di PT Pos Indonesia sendiri, itu aja," kata dia.
2. Satgas Perlindungan Tenaga Kerja tampung semua aspirasi
Dasco memastikan, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi serikat pekerja PT Pos Indonesia yang diutarakan dalam pertemuan tersebut.
"Dan kami mendengarkan aspirasi dan kami tadi sudah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman serikat pekerja PT Pos Indonesia," kata Ketua Harian PT Gerindra itu.
3. Satgas akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN
Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI, kata dia akan menindaklanjuti suara para pekerja lewat koordinasi intens dengan Kementerian terkait, termasuk dengan direksi PT Pos Indonesia.
"Dan segera akan kami tindaklanjuti untuk koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Danantara, dan tentunya Direksi PT Pos Inndonesia," Wakil Ketua DPR RI itu.
