Hasyim Kumpulkan KPU Daerah untuk Bahas Sengketa Pemilu di MK
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap menghadapi gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengaku mengumpulkan komisioner KPU dari seluruh daerah untuk membahas persiapan menghadapi sengketa Pemilu 2024 di MK.
"Malam ini, hari ini hari Ahad, tanggal 24 Maret 2024, malam ini KPU mengumpulkan, KPU provinsi dan kabupaten/kota dan seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di MK," ujar Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (24/3/2024).
1. Siapkan sejumlah pengacara
Hasyim menjelaskan, KPU juga sudah menyiapkan sejumlah pengacara untuk membantu dalam sidang sengketa PHPU.
"Kami juga sudah menyiapkan sejumlah, apa namanya, advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kami mengumpulkan, membuat rapat kerja dengan KPU provinsi, dan kabupaten kota. Nanti juga sambil mengidentifikasi daerah mana saja locus-nya atau tempatnya, misalkan di provinsi mana, kabupaten mana yang kena sengketa," ucap dia.
2. Ada ratusan sengketa yang akan dihadapi KPU
Hasyim menjelaskan, berdasarkan analisis KPU di laman resmi MK, tercatat ada 273 sengketa Pemilu 2024 yang didaftarkan. Hasyim memerinci, 2 di antaranya dari sengketa pilpres, 259 DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan 12 DPD.
"Kalau dibanding pemilu 2019 yang lalu, yang mendaftarkan perkara itu ada 340 perkara. Cuma saya belum tahu apakah data yang saya baca per jam ini sudah final atau masih ada pengadministrasian," kata dia.
3. Angka jumlah sengketa bisa berubah
Hasyim menerangkan, 273 pendaftaran PHPU itu masih bisa berubah. Nantinya, MK akan memutuskan mana saja yang bisa lanjut ke persidangan.
"Seingat saya, ya, di Pemilu 2019 kemarin, perkara yang didaftarkan itu ada 340 perkara. Kemudian perkara yang lanjut pada pemeriksaan pembuktian itu ada 122 perkara. Nah ini kan kita belum tahu, dari 273 perkara, itu kita belum tahu, perkara mana saja nanti yang diregister oleh MK," imbuhnya.
