Ini Penjelasan Terbaru soal Nasib Tukin Dosen dari Kemendiktisaintek
- Kemendiktisaintek mempersiapkan skenario tukin dosen pada 2025, diprioritaskan untuk dosen ASN PTN Satker dan dosen PTN BLU remunerasi.
- Pemberian tukin tidak langsung 100 persen, contohnya 40% dulu, 20% lagi supaya ada motivasi, baru tahun depannya 90% dan 100%.
- Kementerian Keuangan menetapkan komitmen anggaran sekitar Rp2,5 triliun untuk tukin, masih dibawah yang diajukan oleh Kemendikti saintek.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sudah mempersiapkan skenario soal pemberian tunjangan kinerja atau tukin dosen pada 2025. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, mengungkapkan pemberian tukin diprioritaskan bagi dosen ASN Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker) atau yang ada di bawah naungan kementerian dan dosen Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) remunerasi.
"Dosen-dosen PNS kita, 81 ribu orang itu dapat tukin," kata dia kepada wartawan di Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2024).
1. Kemungkinan tukin dosen tak 100 persen
Dia menjelaskan, skenario pencarian tukin dosen tidak langsung diberikan sebanyak 100 persen. Dia menjelaskan, contohnya 40 persen diberikan, 20 persen lagi supaya ada motivasi. Kemudian ahun depan 90 persen, tahun depannya lagi 100 persen. Dia mengatakan hal itu berlaku di semua kementerian dan tak terkecuali Kemendiktisaintek.
"Kita ikutin, misalkan pada saat pertama kali Tukin disampaikan di Kementerian Keuangan. Itu 2016. Atau bahkan lebih dahulu lagi di situ. Nah, itu gak langsung 100 persen dikasih. Tapi ada ruang perbaikan," katanya.
2. Pemerintah sudah komitmen anggarkan Rp2,5 triliun
Dia menjelaskan bahwa dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kementerian Keuangan sudah menetapkan komitmen anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Angka ini masih ada di bawah anggaran yang diajukan oleh Kemendikti saintek.
"Untuk tukin kita baru mendengar adanya kabar dari Ketua Banggar DPR, bahwa pemerintah kira-kira komit ya karena keterbatasan fiskal, uang fiskal, itu sekitar Rp2,5 triliun. Itu masih dibawah yang kita usulkan untuk skenario cukup, yaitu Rp2,8 triliun," katanya.
3. Alasan tidak diberikan 100 persen
Menurutnya kemungkinan tukin dosen tak 100 persen muncul karena basis tukin itu sendiri meliputi basis kinerja dan ruang fiskal. Jadi konteksnya bukan pembayaran tetapi soal apresiasi atau prestasi.
"Jadi karena syarat tukin itu dua, satu adalah berbasis kepada kinerja. Jadi ini nggak berbicara pembayaran, ini berbicara apresiasi, prestasi. Jadi dia disebut dengan pengukuran dan pemberian tukin, bukan pembayaran, bukan servis ini," katanya.
Sementara pemberian tukin berbasis fiskal adalah kaitannya dengan prioritas dari pemerintah.
"Sekarang pemerintah atau diwakili oleh kementerian yang berhubungan dengan fiskal, mereka harus memprioritaskan. Keluarlah tadi, dari banggar dulu kita dapat ya, ketua banggar (menyampaikan) Rp2,5 Triliun," katanya.
