LBH: Penyadapan Ilegal Alarm Bahaya Politisasi Polri, Harus Reformasi Total
LBH Jakarta menilai dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga perwira tinggi Polri sebagai alarm bahaya politisasi kepolisian dan lemahnya akuntabilitas penggunaan kewenangan.
Menurut LBH, kedekatan Polri dengan kepentingan politik selama satu dekade mengancam independensi, netralitas, serta berpotensi mengaburkan batas penegakan hukum dan kekuasaan.
LBH mendesak reformasi struktural Polri, mencakup struktur kekuasaan, kultur organisasi, dan mekanisme akuntabilitas, bukan sekadar pergantian pejabat atau penghukuman individu.
Jakarta, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri menjadi tersangka merupakan alarm bahaya politisasi institusi kepolisian.
Kasus tersebut dinilai menunjukkan pentingnya reformasi Polri secara menyeluruh, terutama dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas penggunaan kewenangan kepolisian.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyatakan kasus tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur oleh sejumlah anggota kepolisian. LBH Jakarta memandang bahwa persoalan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan akut politisasi Polri yang terus berlangsung sejak pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo hingga pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
"Reformasi 1998 telah mengamanatkan pemisahan Polri dari TNI dan menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional serta tunduk pada prinsip negara hukum, HAM, dan demokrasi. Namun, dalam perkembangannya, reformasi tersebut belum berhasil membangun institusi kepolisian yang sepenuhnya bebas dari kepentingan politik dan intervensi kekuasaan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
1. Polri mengalami persoalan politisasi yang serius
Komisi III DPR RI gelar fit and proper test terhadap Komisaris Jenderal Polisi, Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Listyo Sigit Prabowo, Kamis (1/10/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Fadhil mengatakan, kasus ini membuktikan bahwa Polri telah mengalami persoalan politisasi yang serius. Selama satu dekade terakhir, terdapat kecenderungan semakin eratnya relasi antara kepolisian dan kepentingan kekuasaan politik.
"Penempatan perwira tinggi Polri dalam jabatan-jabatan sipil, penggunaan aparat kepolisian dalam pengelolaan konflik politik, serta berbagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil memperlihatkan persoalan serius mengenai independensi dan netralitas kepolisian," ucapnya.
2. Institusi kepolisian semakin dekat dengan kekuasaan politik
Kapolri Listyo Sigit dalam rilis akhir tahun 2025 di Mabes Polri. (IDN Times/Umi Kalsum) Temuan berbagai penelitian menunjukkan bagaimana kepolisian dalam periode pemerintahan Joko Widodo digunakan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan menggerakan massa dalam pemilihan umum.
"Ketika institusi kepolisian semakin dekat dengan kekuasaan politik, batas antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan mempertahankan kekuasaan menjadi semakin rentan dikaburkan. Dalam situasi demikian, instrumen kepolisian yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat justru berpotensi menjadi alat pengawasan, intimidasi, dan kontrol terhadap masyarakat maupun aktor-aktor politik," tegasnya.
3. Reformasi Polri untuk mengembalikan kepolisian sebagai institusi sipil profesional
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup secara resmi acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan SDM dan Staf Logistik (Slog) Polri di Aula Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025). (Dok. Humas Polri) LBH Jakarta menegaskan, persoalan ini harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural terhadap institusi Polri. Persoalan kepolisian tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti pejabat, memindahkan personel, atau menjatuhkan sanksi kepada individu yang terlibat.
Tanpa perubahan terhadap struktur kekuasaan, kultur organisasi, dan mekanisme akuntabilitas, penyalahgunaan kewenangan yang sama dapat kembali terjadi di bawah kepemimpinan Kapolri yang berbeda. Pembenahan Polri tidak boleh berhenti pada pergantian Kapolri ataupun penghukuman individu.
"Reformasi Polri harus diarahkan untuk mengembalikan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional, independen, demokratis, dan tunduk pada hukum serta pengawasan publik," ucapnya.
