Menteri Imigrasi Sebut Literasi Rendah Bikin PMI Terjebak Penipuan
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengungkapkan ketertarikan masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran tinggi namun literasinya rendah, membuka celah bagi penipuan.
- Kementerian Imipas melakukan Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di 133 UPT Imigrasi dan 13 Rudenim untuk arahkan dan lindungi pekerja migran.
- Pada 2023, terdapat 274.965 pekerja migran mencari peruntungan ke luar negeri, dengan 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita dan lebih dari 70% merupakan lulusan SMP/SMA.
Jakarta, IDN Times - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menilai, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran tak seimbang dengan literasi mereka. Hal ini membuka celah buat orang yang ingin menipu para pekerja migran.
Oleh karena itu, Kementerian Imipas melakukan Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), Senin (4/11/2024). Para Pimpasa itu ditempatkan di 133 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang termasuk dalam Desa Binaan Imigrasi.
“Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kita arahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” kata dia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin.
1. Lebih dari 70 persen PMI lulusan SMP dan SMA
Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI pada 27 Maret 2024, sebanyak 274.965 pekerja migran tercatat mencari peruntungan ke luar negeri pada 2023. Jumlah itu naik 37 persen dibanding 2022 dan 176 persen ketimbang 2021.
Sementara itu, data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan pada 2022, sebanyak 99,8 persen PMI di sektor informal merupakan wanita. Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari 70 persen PMI merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Edukasi siswa sekolah untuk berikan informasi benar saat ajukan permohonan paspor
Dia menjelaskan, Kementerian Imipas terus mengedukasi masyarakat agar memberikan keterangan yang jujur saat mengajukan permohonan paspor. Edukasi itu juga diberikan kepada siswa sekolah menengah.
Selain itu, calon pekerja migran diwajibkan mendaftar melalui instansi yang terverifikasi BP2MI.
3. Edukasi TPPO dan TPPM khususnya dari jalur PMI non-prosedural
Program Pimpasa jadi salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus dari Desa Binaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi.
Selain itu, program ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), khususnya melalui jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural.
