PDIP Sebut Kabinet Jokowi Tak Kondusif, Menteri Mau Rapat Diperiksa
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku mendapat laporan, Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sedang tidak kondusif.
"Kemudian yang kedua, fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif," ujar Hasto di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
1. PDIP dapat laporan dari Mensos Risma suasana rapat kabinet tak nyaman
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Istimewa) Hasto kemudian menceritakan laporan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang menyebut, suasana rapat tidak nyaman ketika masuk ke Istana Kepresidenan. Sebab, sebelum rapat ada sejumlah pemeriksaan.
"Juga testimoni termasuk dari Bu Risma, sekarang mau rapat saja diperiksa semuanya. Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksa, waduh udah berlebihan," kata Hasto.
2. PDI Perjuangan minta Jokowi fokus urus negara
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an) Hasto kemudian meminta kepada Presiden Jokowi untuk fokus mengurus negara. Sebab, itu merupakan amanat konstitusi sebagai presiden.
"Artinya, inilah yang sebenarnya suasana terjadi, kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan waspodo," imbuhnya.
3. PDIP sebut penentuan penjabat kepala daerah ada kepentingan politik
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an) Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyebut, penentuan penjabat (Pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat syarat dengan kepentingan politik. Menurutnya, penentuan penjabat kepala daerah juga dilakukan secara tertutup.
"Jadi, berbagai yang tidak kondusif pertama, untuk tim penilai akhir di dalam menentukan Pj-Pj yang sebelumnya itu dengan melibatkan banyak kementerian, sekarang dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik," ujar Hasto.
