Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, DPR: Harus Ada Kajian Lingkungan
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menanggapi pencabutan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, oleh TNI Angkatan Laut. Ia mengingatkan pencabutan pagar harus dilakukan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menggangu ekosistem dan biota laut yang ada di perairan itu.
"Bahkan perlu ditelusuri TNI Angkatan Laut itu membongkar itu dengan uang, dengan anggaran dari mana? Itu kan juga bagian dari pengusutan. Karena membongkar ini ya hati-hati juga dalam membongkar ini," kata Johan saat dihubungi IDN Times, Minggu (19/1/2025).
Johan menilai, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu juga harus dilakukan berdasarkan kajian lingkungan. Selain itu, ia juga mengatakan, anggaran pembongkaran oleh TNI AL itu juga harus ditelusuri.
"Membongkar itu harus hati-hati. Membongkar sesuatu di laut itu kan bisa mengubah berefek terganggunya ekosistem dan biota laut. Karena itu pembongkarannya juga harus disertai dengan kajian lingkungan. Jangan asal bongkar," imbuh dia.
1. Pagar laut dibongkar, kasus harus diusut tuntas
Lebih jauh, Johan menegaskan, pengusutan kasus ini tetap harus berlanjut meskipun saat ini pagar laut itu telah dibongkar TNI AL. Sebab, dia mengatakan, kasus ini sudah menjadi atensi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Adapun, pengusutan kasus ini diperlukan untuk mengetahui siapa yang memberikan izin konsesi tanah laut, yang berdampak terhadap ekonomi nelayan setempat itu.
"Pengusutan itu kan dalam rangka kita mencari kejelasan atas sesuatu soal. Karena itu jelas tidak cukup pembongkaran itu, tapi kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab, karena ini kan kita membongkar ini dengan keuangan negara," kata dia.
2. Komisi IV DPR sangat serius menyikapi kasus ini
Johan menegaskan, seluruh fraksi partai politik di Komisi IV DPR sangat serius dalam menyikapi pemagaran laut di wilayah perairan Tangerang itu. Sebab, pemagaran ini sangat berdampak terhadap nelayan setempat.
Menurut dia, kasus ini sudah menjadi atensi masyarakat luas, sehingga mustahil bagi Komisi IV DPR RI untuk menutup mata membiarkan kasus ini tanpa ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab.
"Komisi IV ini menjadikan konsen bersama ya, tak mungkin kemudian ketika publik sudah memberikan atensi yang tinggi, misalnya, kepada satu misteri seperti ini terus kami DPR tidak mengangkat, itu juga sesuatu yang mustahil," kata Johan.
3. Diduga berkaitan dengan PSN PIK 2
Sementara, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, melaporkan kasus pemagaran laut di perairan Tangerang. Setidaknya ada enam orang dan pihak Agung Sedayu Group turut diadukan ke Bareskrim Polri dalam kasus ini.
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni, menduga pemagaran laut di Tangerang ini berhubungan erat dengan proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Hal itu ditengarai, lokasi pemagaran ini juga sangat dekat dengan pembangunan proyek PSN PIK 2.
"Saya kira iya, ya. Saya kira karena pada saat kami meninjau lokasi itu memang sangat dekat dengan pembangunan proyek PSN PIK 2. Maka tentu kami menduga ini ada hubungan erat antara PSN PIK 2," kata dia.
Karena itu, Gufroni berharap, kepolisian segera melakukan investigasi untuk membongkar dalang di balik pemagaran perairan.
"Jika dengan harapan, dengan pengaduan ini, polisi bisa menelusuri lebih jauh, melakukan investigasi untuk mengungkap siapa dalang pemagaran laut yang merugikan banyak orang," kata dia.
