Pemerintah Didesak Transparan soal Gaji Sejak Awal Rekrutmen CPNS

Sementara, menurut Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama, jumlah kursi yang ditinggalkan dari semula 105 berkurang jadi 100. Hal itu lantaran formasi yang kosong sudah diisi oleh peserta seleksi CPNS yang berada di urutan di bawahnya. 

"Angka CPNS yang mengundurkan diri akhirnya turun (menjadi 100 dibanding dua minggu sebelumnya) karena instansi biasanya masih berusaha menggantikan peserta yang mundur," ujar Satya pada Minggu, 29 Mei 2022 lalu. 

Ia menjelaskan kursi CPNS yang ditinggalkan masih bisa diganti bila CPNS sebelumnya belum mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 27 tahun 2021 di pasal 54, tertulis pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS setelah mendapat persetujuan teknis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penetapan NIP dari Kepala BKN.

Calon PNS kemudian wajib menjalani masa prajabatan atau percobaan selama satu tahun. Masa prajabatan itu dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti sekali. 

Satya juga menjelaskan bahwa instansi yang paling banyak ditinggalkan yakni Kementerian Perhubungan. BKN mencatat ada 11 CPNS yang mengundurkan diri dari Kemenhub meski sudah lulus.

Lalu, di bawahnya terdapat Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Majalengka. Masing-masing instansi ditinggalkan oleh 6 CPNS. 

Sementara, berikut adalah daftar sementara mengenai sebaran pelamar yang memilih mundur usai lolos seleksi hingga di tahap akhir:

Satya mengatakan alasan ratusan CPNS itu memilih mundur beragam. Mulai dari tidak mencari informasi secara lengkap saat memilih formasi jabatan hingga nominal gaji. 

"Ada yang beralasan karena gaji dan tunjangan kecil. Ada pula yang mengaku kehilangan motivasi hingga diterima bekerja di tempat lain," kata dia. 

Ia menambahkan bagi ratusan CPNS yang memilih mundur di saat telah lolos proses seleksi akan dijatuhi sanksi. Satya menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 27 tahun 2021 pasal 54 ayat 2, maka pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah disetujui bakal mendapat NIP, akan dikenai sanksi saat memutuskan mundur. Sanksi yang diberikan mulai dari larangan untuk melamar ASN pada periode berikutnya hingga denda. 

Satya mengatakan nominal denda yang diberlakukan berbeda-beda di setiap instansi. Bagi yang mundur dari CPNS di Kementerian Luar Negeri maka harus membayar sanksi denda senilai Rp50 juta. Sementara, bagi CPNS yang telah diterima di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) lalu mundur, maka sanksi yang bakal dikenakan yakni denda Rp35 juta. 

"Bagi CPNS yang telah diterima di Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai dengan pengumuman nomor Peng-11/XI/2019, maka denda sebagai penerimaan bukan pajak yang bakal diberlakukan bagi pelamar yaitu denda Rp25 juta bagi CPNS yang dinyatakan lulus dan mengundurkan diri. Denda Rp50 juta bagi pelamar yang telah diangkat sebagai CPNS lalu mengundurkan diri," tutur Satya memaparkan. 

Sementara, bagi pelamar yang telah diangkat menjadi CPNS dan sudah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan diklat lainnya lalu memilih mundur, maka mereka dikenakan denda Rp100 juta.