Pilkada Bersih, PWNU DKI, Forkabi, FBR Buat Satgas Anti Politik Uang
- Sejumlah ormas besar bentuk satgas anti politik uang untuk Pilkada Jakarta 2024 bersih dan berintegritas
- Mereka mengusung nilai-nilai bermartabat, berakhlak, dan adil dalam proses pilkada dengan fokus pengawasan di tingkat RT/RW
- Gerakan ini tidak memiliki afiliasi politik praktis dan mencerminkan kepedulian bersama untuk menjaga demokrasi tetap sehat
Jakarta, IDN Times - Dalam upaya mewujudkan Pilkada Jakarta 2024 yang bersih dan berintegritas, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) besar membentuk gerakan satuan tugas (satgas) anti politik uang. Koalisi ini bertujuan memastikan demokrasi tetap sehat dan bebas dari praktik manipulasi suara.
Ormas yang bergabung dalam gerakan ini antara lain PWNU DKI Jakarta, Forkabi, FBR, Petanesia Jakarta, PTIR Nusantara, dan Anak Kota. Mereka sepakat membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang mengawasi pelaksanaan pilkada di setiap lingkungan masyarakat.
"Pada prinsipnya kami dari PWNU DKI berharap yang pertamanya DKI jadi percontohan, jadi Pilkada yang betul-betul murni, damai sesuai hati nurani rakyat," kata Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Lukman Hakim Hamid dalam keterangannya saat membacakan deklarasi, Senin (18/11/2024).
1. Gerakan anti politik uang tidak terafiliasi dengan politik
Lukman menegaskan bahwa gerakan ini tidak memiliki afiliasi politik praktis. Menurutnya, gerakan tersebut murni dorongan dari rakyat.
“Gerakan ini murni dorongan rakyat agar pilkada berjalan baik,” ucap dia.
2. Usung nilai bermartabat dan berakhlak
Koalisi ini mengusung nilai-nilai bermartabat, berakhlak, dan adil dalam proses pilkada. Untuk itu, satgas akan fokus pada pengawasan di tingkat RT/RW guna mencegah praktik politik uang yang dapat mencederai demokrasi.
"Kami hanya melakukan pengawasan dengan konsep jaga kampung. Agar kampung kita terutama itu bersih dari manipulasi. Karena membangun demokrasi yang sehat diawali dari lingkungan terkecil kita sendiri," ujar Lukman.
3. Alasan bentuk gerakan anti politik uang
Ketua pelaksana anti politik uang, Husni Mubarok Amir, menyatakan inisiatif ini mencerminkan kepedulian bersama untuk menjaga demokrasi tetap sehat. Ia berharap pilkada menghasilkan pemimpin yang terpilih berdasarkan gagasan dan visi mereka.
"Kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan sepele, persoalan uang, persoalan sembako," kata Husni.
