Refleksi Gerakan Nurani Bangsa untuk 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki dua tahun dengan visi pembangunan yang dituangkan dalam delapan asta cita.
Lukman Hakim Saifudin menyampaikan refleksi tentang keamanan warga, keadilan sosial, demokrasi, hukum, serta profesionalitas TNI-Polri.
Ia juga menekankan pentingnya etika, keteladanan, dan kepatutan bagi pejabat publik di Kabinet Merah Putih.
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki dua tahun tepat pada 21 Oktober 2026. Sejak dilantik, dua tahun silam, Prabowo-Gibran membawa visi-misi pembangunan yang dituangkan dalam delapan asta cita.
Anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Lukman Hakim Saifudin menyoroti dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui refleksi bertajuk "Refleksi 2 Tahun Pemerintahan (2024-2026)". Dalam keterangan tertulisnya, Lukman turut menyampaikan enam poin refleksi mencakup kehidupan kemasyarakatan, rasa aman warga, keadilan sosial, demokrasi dan hukum, profesionalitas TNI-Polri, hingga etika pejabat publik.
Lukman mengawali refleksinya dengan mensyukuri kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang relatif masih terjaga dan tidak mengalami kekacauan.
"Mensyukuri kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yg relatif masih terjaga, tidak alami chaos," kata Lukman kepada IDN Times, Senin (19/10/2026).
1. Negara harus melindungi masyarakat dari ancaman rasa takut termasuk karhutla
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran 2024 (commons.wikimedia.org/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi) Lukman berharap, negara dapat melindungi masyarakat dari ancaman rasa takut, termasuk terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih mengepung sejumlah daerah di Indonesia. Selain itu, negara juga harus menjamin kesematan warga dari tindak kekerasan dan kriminal, juga rasa aman untuk bebas berpendapat dan berserikat, harus terpenuhi.
"Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sumber ketidakamanan," kata dia.
Ia berharap keadilan sosial dan kemakmuran yang merata dapat diwujudkan oleh pemerintah. Negara wajib mengatasi ketimpangan sosial.
"Negara harus hadir untuk atasi ketimlangan sosial, bukan justru sebaliknya," kata Lukman.
2. Hukum tidak boleh jadi alat tukar kepentingan
Prabowo-Gibran 2024 (instagram.com/gibran_rakabuming/) Mantan Menteri Agama itu turut menyoroti demokrasi dan penegakan hukum pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berharap keduanya tetap berpijak pada kedaulatan rakyat.
Pemerintah dalam menyusun kebijakan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup hingga meniadakan partisipasi publik. Selain itu, hukum tidak boleh menjadi alat tukar kepentingan antarpenegak hukum.
"Hukum tak boleh dijadikan alat tukar kepentingan antar penegak hukum," tutur dia.
3. Singgung pentingnya etika dan keteladanan
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin berkunjung ke Kantor IDN Media HQ pada Kamis (2/6/2022). (IDN Times/Herka Yanis) Dua tahun pemerintah Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalitas TNI dan Polri sebagai alat negara tetap dijaga sebagai fondasi demokrasi.
Menurut dia, institusi dan aparat pertahanan serta keamanan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis. "Institusi dan aparat pertahanan dan keamanan tak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis," kata Lukman.
Poin terakhir, Lukman menyinggung etika dan keteladanan para pejabat publik di Kabinet Merah Putih. Ia berharap pejabat publik terus mengedepankan kepekaan rasa dan akal sehat, serta menerapkan asas kepatutan dan kepantasan di tengah masyarakat.
"Pejabat publik harus gunakan kepekaan rasa dan akal sehat, serta terapkan asas kepatutan dan kepantasan di tengah masyarakat," kata dia.
