Gibran Bakal Lanjutkan One Map Policy, Ini Aturannya

Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan melanjutkan agenda reforma agraria berkaitan kepemilikan tanah dan pemanfaaatan tanah yang berkeadilan. Beberapa program di antaranya adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah dan one map policy.

Gibran lantas memaparkan manfaat one map policy terhadap masalah agraria.

"One map policy mengurangi konflik tanah, mafia tanah, batas tanah sudah tercaptured, ini akan snagat mengurangi mafia tanah. 

Lantas bagaimana perkembangan kebijakan one map policy?

Dilansir dari laman resmi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres Nomor 23 Tahun 2021, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan dengan memperluas target pelaksanaanya yang melibatkan 24 K/L dan 34 Provinsi serta penambahan 72 Peta Tematik baru sehingga total menjadi 158 Peta Tematik.

Tambahan 72 Peta Tematik tersebut mencakup Peta Tematik di bidang perekonomian, keuangan, kebencanaan, perizinan pertanahan, dan kemaritiman.

Kebijakan Satu Peta diupayakan untuk mendorong K/L dan pemda dalam memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT)/Peta Tematik hasil percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Hasil Produk Kebijakan Satu Peta diharapkan dapat dibagi-pakaikan dan dijadikan sebagai acuan bersama dalam rangka pembangunan nasional berbasis spasial.

Selain itu, Kebijakan Satu Peta dilaksanakan melalui empat kegiatan yakni Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Kebijakan Satu Peta Nasional atau One Map Policy (OMP) adalah kebijakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 dan masih berlanjut sampai saat ini.

Baca Juga: Gibran Bahas One Map Policy, Kawan PilahPilih: Gak Ada Transparansi!