92 Anggota DPR AS Desak Investigasi Lembaga Bantuan Gaza
- Metode GHF dikritik setelah ribuan tewas di lokasi bantuanGHF menerapkan metode distribusi "siapa cepat, dia dapat" yang tidak biasa. Praktik ini telah memicu kekacauan dan kerumunan massa yang berbahaya di empat lokasi operasinya.
- GHF dikelola sekutu Donald TrumpGHF dipimpin oleh Johnnie Moore, seorang sekutu dekat Presiden AS Donald Trump. Lembaga ini mempekerjakan dua perusahaan keamanan swasta AS yang dinilai sama tidak berpengalamannya dengan GHF.
- Tuntut transparansi GHF sebelum 14 AgustusPara anggota parlemen memberikan tenggat waktu hingga 14 Agustus bagi Kemlu AS untuk memberikan tanggapan. T
Jakarta, IDN Times – Sebanyak 92 anggota parlemen dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) mendesak Kementerian Luar Negeri untuk menyelidiki Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Desakan tersebut didasari oleh kekhawatiran atas pendanaan, operasional, dan dugaan peran GHF dalam serangkaian insiden mematikan di Gaza.
GHF, lembaga bantuan baru yang didukung AS dan Israel, telah dikaitkan dengan kematian lebih dari 1.000 warga Palestina di lokasi distribusinya sejak akhir Mei 2025. Lembaga dinilai tidak memiliki cukup pengalaman untuk menangani distribusi bantuan ke Gaza, dilansir The Cradle pada Jumat (1/8/2025).
1. Metode GHF dikritik setelah ribuan tewas di lokasi bantuan
GHF menerapkan metode distribusi "siapa cepat, dia dapat" yang tidak biasa. Praktik ini telah memicu kekacauan dan kerumunan massa yang berbahaya di empat lokasi operasinya.
Situasi diperparah dengan adanya laporan penggunaan kekerasan oleh tentara Israel dan kontraktor swasta AS. Salah satu mantan petugas keamanan mengungkap bagaimana Israel mengizinkan mereka untuk menembak warga yang mencari makanan.
"Seorang mantan kontraktor keamanan menyatakan bahwa ia diinstruksikan, 'jika Anda merasa terancam, tembak – tembak untuk membunuh dan bertanya kemudian'," bunyi surat desakan, dilansir Palestine Chronicle.
Sebelumnya, masalah internal GHF terungkap ke publik dengan pengunduran diri direktur eksekutif pertamanya, mantan Marinir AS Jake Wood. Wood dilaporkan mundur karena organisasi tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
2. GHF dikelola sekutu Donald Trump
GHF dipimpin oleh Johnnie Moore, seorang sekutu dekat Presiden AS Donald Trump. Lembaga ini mempekerjakan dua perusahaan keamanan swasta AS yang dinilai sama tidak berpengalamannya dengan GHF.
Sumber pendanaan GHF juga dipertanyakan karena mereka belum pernah memublikasikan daftar donor secara lengkap. Sementara, kantor cabang GHF di Swiss telah ditutup oleh pemerintah setempat.
Sebelumnya, Kemlu AS telah menyetujui hibah sebesar 30 juta dolar AS (sekitar Rp494 miliar) untuk GHF pada Juni lalu. Keputusan ini diambil meskipun ada 58 poin keberatan dari para ahli di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
"Kami sangat prihatin dengan operasi GHF, sebuah organisasi swasta baru yang terafiliasi dengan AS namun tanpa pengalaman kemanusiaan. Menyalurkan bantuan secara aman dan efisien kepada warga Palestina bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga vital bagi keamanan jangka panjang Israel dan kembalinya para sandera dengan selamat," bunyi penggalan isi surat, dilansir The New Arab.
3. Tuntut transparansi GHF sebelum 14 Agustus
Para anggota parlemen memberikan tenggat waktu hingga 14 Agustus bagi Kemlu AS untuk memberikan tanggapan. Tuntutan ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan akuntabilitas atas operasi GHF.
Mereka juga meminta dibukanya rincian kontrak dan sumber pendanaan GHF. Kemlu diharapkan dapat memberikan penjelasan mengapa puluhan keberatan dari para ahli kemanusiaan diabaikan dalam proses persetujuan hibah.
Desakan ini muncul di tengah kondisi Gaza yang semakin memprihatinkan. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres meminta komunitas internasional untuk segera bertindak.
"Makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar harus mengalir deras tanpa hambatan. Ini bukan lagi peringatan, ini adalah kenyataan di depan mata kita," kata Guterres.
