Donald Trump Mulai Pecat Ribuan Pegawai USAID
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memecat hingga 2 ribu pegawai Badan Pembangunan Internasional atau USAID. Trump juga menempatkan hampir seluruh pegawai USAID dalam status cuti administratif mulai Minggu (23/2/2025) pukul 11.59 malam waktu setempat.
Melansir NPR, hakim federal Carl Nichols telah mengizinkan administrasi Trump melaksanakan rencana ini pada Jumat (21/2/2025). Keputusan hakim sekaligus menolak gugatan serikat pekerja yang menentang pembubaran USAID.
USAID merupakan badan bantuan kemanusiaan terbesar di dunia yang didirikan Presiden John F Kennedy pada 1961. Agensi ini menyalurkan lebih dari setengah anggaran bantuan luar negeri AS senilai 72 miliar dolar AS (sekitar Rp1.174 triliun) sepanjang 2023.
Sebelum Trump dilantik, USAID memiliki lebih dari 10 ribu pegawai. Mayoritas kontraktor telah di-PHK dalam beberapa minggu terakhir. Kini hanya beberapa ratus orang yang akan diizinkan melanjutkan pekerjaan.
1. Detail pemecatan pegawai USAID
Administrasi Trump memberikan pengecualian kepada personel penting, kepemimpinan inti, dan staf program khusus. Pegawai yang ditempatkan dalam status cuti administratif masih memiliki akses email namun tidak diizinkan mengakses file agensi tanpa izin khusus.
USAID menyediakan program kepulangan sukarela bagi pegawai yang bertugas di luar negeri. Program tersebut mencakup biaya perjalanan dan manfaat lainnya. Pegawai yang terdampak pemecatan telah menerima notifikasi khusus pada Minggu (23/2/2025). Notifikasi tersebut berisi instruksi detail terkait hak dan manfaat mereka.
Namun, serikat pekerja khawatir pembubaran agensi akan membahayakan staf di zona konflik. Mereka khawatir komunikasi pegawai ke sumber daya diplomatik pemerintah akan terganggu.
USAID telah mengantisipasi kekhawatiran tersebut melalui pernyataan resmi di situs webnya.
"USAID menjamin keselamatan seluruh staf yang bertugas di luar negeri. Selama proses kepulangan ke AS, mereka masih bisa mengakses sistem internal dan layanan diplomatik USAID. Panduan pengambilan barang pribadi dari kantor dan pengembalian peralatan kantor akan kami sampaikan minggu depan," tulis USAID, dilansir Al Jazeera.
2. Alasan pembubaran USAID
CEO Tesla sekaligus pemimpin Departemen Efisiensi Pemerintah AS, Elon Musk, mengatur proses pembubaran USAID. Musk telah mengkritik agensi tersebut melalui berbagai pernyataan kontroversialnya. USAID dituduh menyalahgunakan dana untuk membiayai agenda liberal yang melenceng dari misi awalnya.
"USAID adalah organisasi kriminal, sarang radikal kiri Marxis pembenci Amerika yang telah menyalahgunakan dana publik selama bertahun-tahun," tutur Musk.
Pete Marocco, pejabat Departemen Luar Negeri AS, mengawasi proses pembubaran agensi tersebut bersama Musk sejak akhir Januari lalu.
Selanjutnya pada awal Februari, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan diri sebagai administrator sementara USAID dan mengangkat Marocco sebagai wakilnya, dilansir NYT.
Pembubaran telah dimulai pekan lalu dengan pemberhentian ratusan kontraktor bantuan kemanusiaan. Surat pemutusan hubungan kerja dikirim tanpa mencantumkan nama atau posisi pegawai sehingga menyulitkan mereka mengakses tunjangan pengangguran.
3. Kritik terhadap pembubaran USAID
Mantan pejabat USAID dan pekerja kemanusiaan mengecam langkah Trump. Pembubaran USAID dikhawatirkan membahayakan jutaan orang rentan di seluruh dunia dan melemahkan pengaruh diplomasi AS.
Tim ahli USAID selama ini membantu berbagai negara saat ada krisis, mulai dari menghentikan wabah penyakit sampai menolong pengungsi.
Marcia Wong, mantan pejabat senior USAID, memperingatkan bahwa pemecatan para ahli ini sangat berbahaya dan tidak masuk akal.
Selain gugatan soal pemecatan pegawai, ada gugatan lain yang menantang upaya Trump menghentikan dana bantuan USAID. Hakim yang menangani gugatan kedua ini memerintahkan Trump agar tetap mengucurkan dana bantuan ke program-program USAID di seluruh dunia, dilansir PBS.
Rubio mengatakan beberapa bantuan luar negeri akan berlanjut setelah proses review 90 hari. Namun, Rubio dan Marocco belum menjelaskan detail proses tersebut secara terbuka.
