Jepang Bentuk Badan Khusus Antisipasi Gempa dan Bencana Besar
Jepang membentuk National Disaster Management Agency untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi menghadapi gempa, banjir, serta letusan gunung berapi.
NDMA akan berada di bawah pengawasan kabinet, dipimpin Sanae Takaichi, dan membangun pusat koordinasi regional bersama pemerintah daerah.
Pemerintah juga mendorong warga menyiapkan makanan, air minum, dan kebutuhan pokok untuk sedikitnya tiga hari atau satu minggu jika memungkinkan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang resmi membentuk badan nasional khusus untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi penanganan bencana besar pada Senin (2/11/2026). Badan tersebut dibentuk untuk mengantisipasi berbagai ancaman, mulai dari gempa bumi dahsyat, banjir, hingga letusan gunung berapi.
Badan bernama National Disaster Management Agency (NDMA) tersebut berkedudukan di Tokyo dan berada langsung di bawah pengawasan kabinet. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, akan memimpin badan tersebut.
Pembentukan NDMA menjadi bagian dari upaya Jepang memperkuat sistem penanggulangan bencana, terutama menghadapi potensi gempa besar di sepanjang Palung Nankai, Palung Jepang, Palung Chishima, serta wilayah bawah metropolitan Tokyo.
Selain memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, badan tersebut juga akan membantu pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran maupun kekurangan tenaga ahli penanggulangan bencana.
1. Jepang bentuk badan khusus penanggulangan bencana
ilustrasi pilar tanggap darurat bencana Jepang (unsplash.com/Yash Banka) Menurut laporan Kyodo News Agency, NDMA akan membentuk sejumlah pusat koordinasi regional untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Lokasi pusat-pusat tersebut ditargetkan ditentukan pada musim panas 2027, sementara operasionalnya dijadwalkan dimulai paling lambat Juli 2028.
Menteri Rekonstruksi Jepang, Goshi Hosono, akan merangkap jabatan sebagai menteri penanggulangan bencana. Informasi tersebut disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara.
Badan ini menjadi lembaga pertama yang dibentuk langsung di bawah pengawasan kabinet sejak Digital Agency didirikan pada September 2021. Menteri penanggulangan bencana nantinya juga memiliki kewenangan untuk merekomendasikan perbaikan kepada lembaga pemerintah lainnya.
Sejumlah prioritas NDMA meliputi peningkatan kualitas tempat pengungsian, pengurangan jumlah korban meninggal akibat bencana, serta memastikan kebutuhan pokok dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
2. Antisipasi gempa megathrust dan bencana besar
ilustrasi peringatan dini bencana di Jepang (unsplash.com/Emmanuel Ikwuegbu) Salah satu fokus utama pembentukan NDMA adalah mempersiapkan Jepang menghadapi potensi gempa besar di sejumlah wilayah rawan. Ancaman tersebut mencakup gempa di Palung Nankai, Palung Jepang, Palung Chishima, hingga gempa yang berpusat di bawah metropolitan Tokyo.
Selain gempa bumi, pemerintah Jepang juga akan memperkuat penanganan banjir yang semakin parah akibat curah hujan tinggi. Badan tersebut turut bertanggung jawab mengawasi proses rekonstruksi wilayah yang terdampak gempa.
Kesiapsiagaan tersebut penting karena bencana berskala besar berpotensi merusak infrastruktur dan menghambat distribusi bantuan. Pemerintah ingin memastikan koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif ketika bencana terjadi.
3. Warga Jepang diminta siapkan stok kebutuhan darurat
ilustrasi belanja di Bic Camera, Jepang (commons.wikimedia.org/squeuei) Selain memperkuat kelembagaan, pemerintah Jepang juga mendorong masyarakat mempersiapkan kebutuhan darurat secara mandiri. Menteri Penanggulangan Bencana, Goshi Hosono, sebelumnya meminta warga memiliki persediaan makanan dan air minum untuk setidaknya tiga hari.
Jika memungkinkan, masyarakat dianjurkan menyiapkan stok kebutuhan pokok yang cukup untuk bertahan selama satu minggu.
“Saya ingin menyampaikan agar masyarakat menyiapkan persediaan untuk setidaknya tiga hari, dan satu minggu jika memungkinkan,” kata Hosono dalam program daring Fuji TV, dikutip dari Seoul Economic Daily.
Ia juga meminta warga memastikan persediaan makanan, air minum, dan perlengkapan toilet tersedia di rumah. Persiapan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pada hari-hari pertama setelah bencana.
Pemerintah Jepang juga berencana menyampaikan imbauan tersebut kepada kementerian-kementerian pemerintah pusat dan seluruh prefektur.
Langkah ini didasari kekhawatiran kerusakan jalan raya dan jaringan komunikasi akibat bencana besar dapat menghambat proses evakuasi maupun pengiriman bantuan. Dengan demikian, kesiapan lembaga pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dalam menghadapi ancaman bencana.
