Joint Statement Maritim Indonesia-China Dipertanyakan
Jakarta, IDN Times - Pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja mempertanyakan apa arti dari joint statement atau pernyataan bersama antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping, terutama di poin kerja sama maritim.
Dalam pernyataan tersebut, ada sebuah paragraf yang diduga terkait dengan kerja sama di wilayah klaim tumpang tindih yaitu Laut China Selatan.
Di poin 9 dengan judul "The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation" disebutkan bahwa "The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims”.
“Indonesia harus bisa menjelaskan joint statement ini, apa artinya? Indonesia ini dinilai sudah mengabaikan negara eksistensi negara lain soal Laut China Selatan, yang klaim tumpang tindihnya belum selesai,” kata Dinna kepada IDN Times, via sambungan telepon, Senin (11/11/2024).
“Satu lagi, yang mengecewakan adalah apa joint statement ini dibuat sebagai tanda terima kasih Indonesia untuk China karena menyediakan makan gratis untuk Indonesia?” lanjut Dinna.
1. Indonesia harusnya bisa jadi penengah
Terkait dengan isu Laut China Selatan, selama ini Indonesia berusaha untuk menjadi penengah tanpa mengakui Nine Dash Line China di perairan sengketa tersebut. Posisi Indonesia ini juga diapresiasi negara lain.
“Kita harusnya bisa tunjukkan ke negara lain bahwa kita bisa jadi penengah, dan bisa memahami negara lain serta punya niat baik untuk semua negara,” tutur Dinna.
2. Indonesia harus jelaskan ke ASEAN
Di sisi lain, lanjut Dinna, Indonesia harus bisa menjelaskan ke ASEAN terkait joint statement dengan China tersebut. Pasalnya, negosiasi Code of Conduct (COC) juga masih berjalan hingga saat ini.
“Laut China Selatan ini wilayah yang sensitif, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga buat negara-negara ASEAN dan mitra kerja sama seperti Amerika Serikat (AS). Sangat disayangkan kunjungan perdana Indonesia ke China, tapi Indonesia secara sepihak mengeluarkan posisi dan statement soal kewilayahan ini,” ucap dia.
Dinna melanjutkan, seharusnya Indonesia bisa berkomunikasi dan berdiskusi terlebih dahulu kepada negara-negara ASEAN, terutama yang memiliki klaim tumpang tindih dengan China di Laut China Selatan, misalnya Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei.
“Ini terburu-buru. Setelah ini harusnya Prabowo bisa jelaskan ke negara-negara ASEAN maksudnya apa posisi Indonesia di joint statement tersebut dan komitmen Indonesia untuk kawasan ini seperti apa?” lanjutnya.
3. Ada skema ASEAN Outlook on Indo Pacific untuk kawasan terkait ekonomi
Menurut Dinna, pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pun tak menjelaskan secara rinci seperti apa kerja sama yang dimaksud, tanpa mencampuraduk masalah kedaulatan.
“Urgensinya ini apa? Kemlu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini kerja sama untuk menjaga perdamaian, persahabatan. Tapi kan kita sudah ada skema ASEAN Outlook on the Indo Pacific. Lalu kita gak bisa ada kerja sama sepihak di wilayah yang disengketakan,” katanya.
