Presiden Korsel Selamat dari Pemakzulan
Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, terhindar dari upaya pemakzulan. Pada Sabtu (7/12/2024), enam partai oposisi yang mengusulkan pemakzulan Yoon, termasuk oposisi utama Partai Demokrat, gagal mencapai kuorum dengan minimal 200 anggota.
Upaya untuk menggulingkan Yoon adalah buntut keputusannya mengumumkan dekrit darurat militer. Yoon mencabut dekrit tersebut beberapa jam setelahnya dan meminta maaf kepada publik.
1. Partai oposisi janji usulkan pemakzulan baru
Dekrit darurat militer Yoon memicu kritik, termasuk dari partainya sendiri, People Power Party (PPP). Meski begitu, partai tersebut menentang pemakzulan sebab khawatir kursi kepresidenan akan jatuh ke kaum liberal.
Dilansir dari Associated Press, setelah usulan pemakzulan ditolak, anggota partai oposisi berunjuk rasa di dalam Majelis Nasional. Mereka menyerukan pemakzulan atau pengunduran diri Yoon.
Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae Myung, mengatakan partainya akan mempersiapkan usulan pemakzulan baru.
"Kami pasti akan memakzulkan Yoon, yang merupakan risiko terbesar bagi Korsel. Kami pasti akan mengembalikan negara ini ke keadaan normal sebelum Hari Natal atau akhir tahun," ujarnya.
2. Masyarakat serukan Yoon dicopot dari jabatannya
Di luar Majelis Nasional, masyarakat Korsel yang mendukung pemakzulan melakukan demonstrasi. Puluhan ribu orang memadati jalanan, meneriakkan slogan-slogan, menari dan bernyanyi dengan lirik menyerukan pencopotan Yoon.
Dilansir dari Al Jazeera, sejumlah kecil pendukung Yoon juga melakukan unjuk rasa di jalanan di kota Seoul. Mereka mengecam upaya pemakzulan karena dianggap tindakan inkonstitusional.
Ketua PPP Han Dong Hoon, pada Jumat (6/12/2024), mengatakan bahwa selama dekrit darurat militer ada perintah untuk menangkap dan menahan sejumlah politisi kunci.
3. Oposisi menilai pemakzulan Yoon hanya masalah waktu
Meski Yoon telah minta maaf dan pemakzulan gagal, tapi kemarahan publik disinyalir akan meningkat. Pemimpin senior Partai Demokrat, Kim Min Seok, mengatakan bahwa masyarakat akan terus menuntut agar presiden diadili atau ditangkap.
Dilansir dari VOA, Kim menjelaskan bahwa masyarakat Korsel tidak puas dengan penjelasan Yoon terkait penerapan darurat militer.
"Kemarahan masyarakat akan meningkat, dan pemakzulan hanya masalah waktu," katanya.
Darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember itu membuat politik Korsel kacau. Keputusan Yoon dinilai tidak dipikirkan dengan matang sehingga melumpuhkan politik dan memicu kekhawatiran mitra diplomatik utama seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang.
Duyeon Kim, analis senior di Center for a New American Security di Washington, mengatakan bahwa kredibilitas Yoon di luar negeri telah rusak akibat pengumuman darurat militer tersebut.
