Pemerintah Dorong Menkes Budi Sadikin Pimpin WHO, Menlu Ungkap Tujuannya
Indonesia mencalonkan Budi Gunadi Sadikin sebagai Dirjen WHO untuk mendorong arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang.
Pemerintah mengandalkan forum G20, BRICS, MIKTA, OKI, APEC, dan D8 untuk memperkuat suara negara berkembang.
Budi masih harus melewati proses nominasi, seleksi, dan pemilihan WHO bersama tiga kandidat lain.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha "Tata" Nasir, mengungkapkan tujuan pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Indonesia ingin mendorong terciptanya arsitektur kesehatan global yang lebih adil, terutama bagi negara-negara berkembang.
Tata menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), beberapa jam setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri.
Menurut Tata, pergantian kepemimpinan di Kemlu tidak mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah akan tetap melanjutkan sejumlah agenda diplomasi, termasuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029–2030 dan pencalonan Budi sebagai Dirjen WHO.
Pencalonan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat peran negara berkembang dalam tata kelola global. Selain melalui posisi strategis di organisasi internasional, Indonesia juga akan memanfaatkan berbagai kelompok kerja sama untuk memperjuangkan isu-isu prioritas negara berkembang.
1. Menkes RI maju jadi Dirjen WHO demi negara berkembang
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di acara Indonesia Summit 2026. (IDN Times/Herka Yanis) Tata menegaskan, pencalonan Budi sebagai Dirjen WHO tidak sekadar untuk menempatkan Indonesia pada posisi strategis di organisasi kesehatan dunia. Pemerintah ingin mendorong sistem kesehatan global yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.
“Begitu pula pencalonan Menteri Kesehatan kita sebagai Direktur Jenderal WHO, demi arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang,” ujar Tata.
Pernyataan tersebut menunjukkan pencalonan Budi ditempatkan dalam agenda diplomasi Indonesia yang lebih luas. Pemerintah ingin memastikan kepentingan negara berkembang mendapat perhatian dalam pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat global.
Tata menyampaikan, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah semangat Indonesia untuk melanjutkan agenda tersebut. Menurutnya, pemerintah akan tetap berada di jalur yang sama, dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui berbagai forum internasional.
Selain pencalonan Budi, Indonesia juga akan memperjuangkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030. Dalam forum tersebut, Indonesia ingin mendorong Dewan Keamanan agar bekerja lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.
2. Indonesia andalkan kerja sama kelompok negara
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha ‘Tata’ Nasir. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Untuk memperjuangkan agenda tersebut, Indonesia akan memanfaatkan berbagai kelompok kerja sama internasional. Tata menyebut sejumlah forum yang dapat menjadi sarana untuk memperkuat suara negara berkembang, antara lain G20, BRICS, MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), APEC, dan D8.
Melalui kelompok-kelompok tersebut, Indonesia berupaya menjaga agar isu prioritas negara berkembang tetap masuk pembahasan internasional. Strategi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong perubahan di berbagai lembaga multilateral.
Pendekatan tersebut sejalan dengan keinginan Indonesia untuk memperjuangkan tata kelola global yang lebih inklusif. Dalam konteks kesehatan dunia, pencalonan Budi diharapkan dapat menjadi salah satu jalur untuk mendorong perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan negara berkembang.
Namun, kata Tata, pencalonan Budi harus melalui proses pemilihan di lingkungan WHO. Ia akan bersaing dengan tiga kandidat lain yang diusulkan negara masing-masing, yakni Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, Hanan Balkhy dari Arab Saudi, serta Hans Henri P. Kluge dari Belgia.
Persaingan tersebut membuat pencalonan Dirjen WHO menjadi salah satu agenda yang perlu diperjuangkan Indonesia melalui jalur diplomasi. Dukungan negara anggota dan proses seleksi di dalam organisasi akan menentukan kandidat yang akhirnya terpilih memimpin WHO.
3. Prabowo disebut mendorong Budi maju
Budi Gunadi Sadikin kembali dilantik sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto Sebelumnya, Budi mengungkapkan dirinya didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk maju sebagai kandidat Dirjen WHO. Ia menyebut pencalonan tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan.
“Itu kan amanah dari Bapak Presiden. Jadi pastilah saya akan kerja buat Bapak Presiden, apa pun tugas dari Beliau akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Budi usai menghadiri rapat di kompleks parlemen pada Agustus lalu.
Dirjen WHO merupakan jabatan yang dipilih Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly (WHA), badan pembuat keputusan tertinggi WHO yang beranggotakan seluruh negara anggota organisasi tersebut.
Pemilihan dilakukan setelah melalui proses nominasi oleh Dewan Eksekutif WHO. Dalam proses itu, Dewan Eksekutif akan menyaring para kandidat, menyusun daftar pendek, dan menominasikan hingga tiga kandidat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Kesehatan Dunia.
Majelis Kesehatan Dunia kemudian memilih dan mengangkat Dirjen WHO dari kandidat yang dinominasikan. Dengan demikian, pencalonan Budi masih harus melewati tahapan seleksi dan pemilihan sebelum Indonesia dapat memastikan siapa yang akan memimpin organisasi kesehatan dunia tersebut.
