Rusak Perdamaian, 2 Pemimpin Bosnia-Herzegovina Diberi Sanksi AS
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (6/6/2022) memutuskan untuk memberikan sanksi kepada dua pejabat publik di Bosnia-Herzegovina. Pasalnya, keduanya dianggap telah mencederai perjanjian perdamaian dan mengancam kestabilan di negara Balkan tersebut.
Pada bulan Januari, Pemerintah AS juga sudah menjatuhkan sanksi baru kepada Presiden Republika Srpska, Milorad Dodik. Pemimpin dari etnis Bosnia Serbia itu dianggap telah melakukan aksi korupsi sekaligus berupaya memecah belah Bosnia-Herzegovina.
Pada April, giliran Inggris yang menjatuhkan sanksi kepada Dodik beserta Zeljka Cvijanovic yang menjabat sebagai Perdana Menteri Republika Srpska. Keduanya resmi mendapatkan hukuman pembekuan aset dan larangan bepergian ke Inggris.
1. Sanksi ditujukan kepada Marinko Cavara dan Alen Seranic
Sanksi dari Pemerintah Amerika Serikat kali ini ditujukan kepada salah satu dari tiga presiden di Federasi Bosnia-Herzegovina, yakni Marinko Čavara. Ia dikenal sebagai pemimpin Bosnia Kroat lantaran dianggap berupaya merusak sistem demokrasi dan institusi.
Pemimpin berusia 55 tahun itu menolak untuk menominasikan hakim dalam Pengadilan Konstitusional di Bosnia-Herzegovina. Hal itu dapat memblokir fungsi dari Vital National Interes (VNI) yang bertugas untuk menengahi permasalahan delegasi di parlemen, dilaporkan RFE/RL.
Di samping itu, AS juga menghukum Alen Šeranić yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di Republika Srpska. Dia mendapatkan sanksi lantaran dianggap merusak sistem institusi negara dengan mendirikan administrasi obat-obatan yang terpisah dari Bosnia.
Maka dari itu, Šeranić dianggap sejalan dengan pandangan Presiden Republika Srpska, Milorad Dodik yang berupaya untuk memisahkan wilayah mayoritas Bosnia Serbia itu dari negara Bosnia-Herzegovina.
2. AS akan membekukan aset milik dua pejabat tersebut
Sanksi yang diberikan kepada dua individu itu berupa pembekuan asetnya yang berada di teritori Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga melarang semua warga AS untuk bertransaksi ataupun berbisnis dengan dua pejabat Bosnia-Herzegovina tersebut.
Aksi ini menjadi kebijakan terbaru AS untuk memberikan tekanan kepda politisi nasionalis agar tetap menaati Perjanjian Dayton 1995. Pasalnya, perjanjian itu yang menandai berakhirnya peperangan antara etnis Bosnia, Kroat dan Serbia, dilaporkan Reuters.
Sesuai dalam perjanjian tersebut, Bosnia-Herzegovina dibagi menjadi dua wilayah otonom, yakni Republika Srpska dan Federasi Bosnia-Kroat. Selain itu, negara Balkan ini juga dipimpin oleh tiga presiden berbeda yang mewakili masing-masing etnis.
3. Blinken sebut Cavara dan Seranic punya kepentingan etno-nasionalis
Dilaporkan The Hill, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan bahwa Čavara dan Šeranić memiliki kepentingan etno-nasionalis yang dapat merusak kedamaian, kestabilan dan kemakmuran di negaranya sendiri.
Blinken juga menambahkan bahwa Bosnia-Herzegovina sedang menghadapi ancaman perpecahan paling serius sejak berakhirnya Perang Bosnia di tahun 1995. Sementara, perang antar etnis itu telah menimbulkan kejahatan perang, seperti ethnic cleansing, genosida, dan pemerkosaan.
Menteri berusia 60 tahun itu menyebut bahwa kebijakan dan aksi yang dilakukan Čavara dan Šeranić berpotensi untuk menggerakkan perpecahan pada dua entitas di Bosnia-Herzegovina.
Sementara itu, Presiden Republika Srpska, Milorad Dodik kerap dikritisi AS lantaran berusaha untuk memisahkan beberapa institusi, termasuk militer, yudisial, perpajakan dari Bosnia-Herzegovina. Hal ini yang memicu krisis politik besar di negara Balkan tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dilansir Al Jazeera.
