Serikat Pekerja AS Gugat Trump Imbas Pangkas Jumlah Pekerja USAID
- Federasi Pegawai Pemerintah AS (AFGE) dan Asosiasi Dinas Luar Negeri AS (AFSA) menggugat pemerintahan Presiden AS Donald Trump karena rencana pengurangan staf USAID secara drastis.
- Pengurangan staf USAID dari 10 ribu menjadi kurang dari 300 telah menyebabkan pembekuan bantuan luar negeri, melumpuhkan upaya global untuk mengurangi kelaparan senilai 340 juta dollar AS.
- Gugatan tersebut menuntut pengadilan untuk memblokir upaya penutupan operasi USAID, merumahkan staf, memulihkan pendanaan, dan membuka kembali kantor badan tersebut.
Jakarta, IDN Times - Federasi Pegawai Pemerintah AS (AFGE) dan Asosiasi Dinas Luar Negeri AS (AFSA) mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden AS Donald Trump, atas rencana untuk mengurangi staf Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Pada Kamis (6/2/2025), pekerja USAID diberitahu bahwa jumlah staf badan tersebut akan berkurang dari sekitar 10 ribu menjadi kurang dari 300 secara global. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Trump melanggar konstitusi dan hukum federal dengan mencoba membubarkan badan tersebut.
Trump bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Keuangan Scott Bessent termasuk di antara nama-nama terdakwa dalam gugatan tersebut. Namun, tuntutan tersebut berfokus secara luas pada tindakan dan pernyataan di media sosial oleh Elon Musk dan inisiatif departemen efisiensi pemerintah yang dipimpinnya.
"Tidak ada satu pun tindakan terdakwa untuk membubarkan USAID yang dilakukan berdasarkan izin kongres. Dan berdasarkan undang-undang federal, Kongres adalah satu-satunya entitas yang secara sah dapat membubarkan lembaga tersebut," bunyi gugatan tersebut, dilaporkan oleh The Guardian.
1. Keputusan Trump mengancam ratusan ribu orang di seluruh dunia
Pembekuan bantuan luar negeri yang dilakukan Trump dan penutupan USAID juga telah melumpuhkan upaya global untuk mengurangi kelaparan. Itu menyebabkan berton-ton makanan senilai 340 juta dollar AS (Setara Rp5,5 triliun) terkatung-katung.
"Konsekuensi kemanusiaan dari tindakan tergugat sudah menjadi bencana besar. USAID menyediakan makanan, obat-obatan, dan dukungan yang dapat menyelamatkan nyawa ratusan ribu orang di seluruh dunia," bunyi gugatan tersebut.
Gugatan pada Kamis menuntut pengadilan untuk memblokir upaya untuk menutup operasi USAID dan merumahkan staf, serta memulihkan pendanaan dan membuka kembali kantor badan tersebut, mengutip NPR.
"Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan krisis kemanusiaan global karena secara tiba-tiba menghentikan pekerjaan penting para karyawan, penerima hibah, dan kontraktor USAID. Hal ini telah mengorbankan ribuan lapangan pekerjaan di AS. Dan tindakan-tindakan tersebut telah membahayakan kepentingan keamanan nasional AS," ungkap gugatan itu.
2. AS hanya akan menyalurkan bantuan asing yang selaras dengan prioritas kebijakan Trump
Rubio telah mengatakan bahwa AS tidak akan meninggalkan bantuan asing. Meski pemerintahan Trump mengatakan USAID membuang-buang uang, Rubio mengatakan program bantuan perlu menyelaraskan dengan prioritas kebijakan Trump.
"Kami akan terus memberikan bantuan luar negeri dan terlibat dalam program-program, tetapi program tersebut haruslah program yang dapat kami pertahankan. Program tersebut harus dapat kami jelaskan. Program tersebut harus dapat kami benarkan. Jika tidak, kami akan membahayakan bantuan asing," ungkap Rubio, dikutip dari BBC.
Situs web badan tersebut menyatakan bahwa mulai Jumat, seluruh personel USAID yang direkrut langsung akan diberikan cuti administratif secara global. Hal tersebut dengan pengecualian bahwa personel yang ditunjuk bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti, dan program-program yang ditunjuk secara khusus.
3. Gedung Putih tidak memiliki kewenangan menutup USAID
Biro Timur Tengah USAID, baik di Washington D.C. maupun di luar negeri, hanya 21 karyawan yang akan bekerja pada Kamis, sementara Biro Afrika akan mempertahankan 12 orang, dengan rincian 4 di Washington dan 8 di pusat regional berbeda. Selain itu, Biro Kesehatan Global yang saat ini beranggotakan 147 orang akan dikurangi menjadi 77 orang.
Setidaknya 1.400 karyawan USAID telah kehilangan akses ke akun email federal mereka pada Selasa, Mereka tidak yakin bagaimana akan menerima informasi terkini tentang status pekerjaannya, menurut pejabat badan bantuan itu yang khawatir dengan PHK tersebut.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan Gedung Putih tidak memiliki kewenangan hukum untuk menutup USAID sebagai sebuah lembaga. Namun, dengan menghapus pendanaan dan mengurangi staf aktif, pemerintahan Trump dapat menghindari pengawasan Kongres atau tindakan resmi Kongres untuk menutup lembaga tersebut.
