Alasan PDIP Pecat Gibran, Tak Dukung Ganjar-Mahfud tapi Maju Cawapres
Jakarta, IDN Times - Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) secara resmi memecat Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai karena disebut melanggar kode etik dan disiplin partai.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, disebutkan sejumlah alasan terhadap pemecatan Gibran. Adapun surat tersebut ditandatangani Hasto pada Rabu, 4 Desember 2024 lalu.
"Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan pemecatan Sdr. Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," demikian tulis surat resmi pemecatan terhadap Gibran yang dikeluarkan oleh PDIP, dikutip IDN Times, Senin (16/12/2024).
PDIP menegaskan, setiap anggota atau kader partai wajib menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai, sikap politik, AD/ART, serta program partai demi terjaminnya pencapaian tujuan, fungsi dan tugas partai.
Apabila ada kader partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, maka DPP Partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaannya.
Sebagai kader partai, Gibran dinilai telah melanggar AD/ART Partai Tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan DPP Partai, yaitu terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan.
Alih-alih mendukung pasangan Ganjar-Mahfud, Gibran justru mendaftar sebagai Cawapres 2024 dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).
Bagi PDIP, langkah yang ditempuh Gibran itu merupakan pelanggaran berat karena melanggar kode etik dan disiplin partai.
Bidang Kehormatan Partai kemudian merekomendasikan kepada DPP Partai untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaannya dari PDIP.
