Amnesty: Karhutla Sudah Picu Krisis Kesehatan dan HAM
- Amnesty International Indonesia menilai karhutla di Sumatra dan Kalimantan telah menjadi krisis kesehatan dan HAM.
- Fasilitas kesehatan di Kalimantan Barat mencatat sekitar 5.000 kunjungan unit gawat darurat akibat infeksi saluran pernapasan setiap pekan sejak Juli.
- Amnesty mendesak pemerintah memperkuat perlindungan warga, layanan kesehatan, pencegahan kebakaran, dan rencana evakuasi.
Jakarta, IDN Times - Amnesty International Indonesia menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan telah berkembang menjadi krisis kesehatan dan hak asasi manusia (HAM). Amnesty mendesak pemerintah segera memperkuat perlindungan warga di wilayah terdampak, terutama perempuan hamil dan anak-anak.
"Kebakaran yang banyak diduga sebagai pembakaran ini telah memicu krisis lingkungan dan HAM yang serius di Indonesia, bagi perempuan hamil dan anak-anak, sekaligus mengirimkan kabut asap ke negara tetangga, Malaysia, setelah menghanguskan ribuan hektare lahan di Kalimantan dan Sumatra," kata Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, Selasa (25/8/2026).
1. Ribuan warga terdampak
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (IDNTimes/Lia Hutasoit) Usman mengatakan, dampak kabut asap telah mengancam kesehatan publik. Dia menyoroti fasilitas kesehatan di Kalimantan Barat yang mencatat sekitar 5.000 kunjungan ke unit gawat darurat akibat infeksi saluran pernapasan setiap pekan sejak Juli 2026.
"Dampak langsung krisis ini terhadap masyarakat sangat memprihatinkan. Kabut asap yang berbahaya itu telah mengancam kesehatan masyarakat setempat dan secara langsung mengancam kesehatan publik," katanya.
2. Hak pendidikan ikut terancam
Damkar padamkan karhutla di Kubu Raya. (IDN Times/Adpim). Amnesty juga menyoroti dampak karhutla terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain persoalan kesehatan, kabut asap disebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang rendah serta mengancam akses anak-anak terhadap pendidikan.
"Karhutla ini juga mengancam wilayah dan mata pencaharian masyarakat adat serta akses anak-anak terhadap pendidikan," kata Usman.
3. Pemerintah diminta bertindak
Tim Manggala Agni Daops Sumatra XV/Muba saat mencari sumber air untuk pemadaman karhutla di Muara Medak. (Dok. Manggala Agni) Usman mendesak pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan, mempertimbangkan penutupan sementara sekolah, meningkatkan pencegahan kebakaran, dan menyiapkan rencana evakuasi. Dia juga meminta pemerintah menangani faktor struktural yang meningkatkan risiko dan keparahan karhutla.
"Bencana ini membutuhkan penanganan yang tegas dan segera," ujarnya.
