FSGI Dorong Pemerintah Evaluasi MBG untuk Dana SD-SMP Gratis

- FSGI mengapresiasi putusan MK yang menyatakan pendidikan SD dan SMP harus digratiskan oleh negara.
- Alternatif mencari sumber dana untuk program ini bisa dilakukan dengan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya untuk wilayah-wilayah tertentu.
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu ditingkatkan jika sekolah swasta tidak lagi boleh memungut biaya, namun hal ini memerlukan anggaran yang besar.
Jakarta, IDN Times - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pendidikan jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, harus digratiskan oleh negara. Namun, skema anggaran dan regulasi harus juga dipikirkan.
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan, salah satu alternatif untuk mencari sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk program ini bisa dilakukan dengan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
"Tapi, kalau FSGI mendorong MBG atau program makan bergisi gratis dievaluasi aja, yaitu seharusnya untuk wilayah-wilayah tertentu saja yang memang kekurangan secara ini memang anak-anak itu membutuhkan," kata dia kepada IDN Times, Kamis (29/5/2025).
1. Pogram MBG seharusnya bisa dilakukan untuk wilayah-wilayah tertentu

Dia menilai MBG tidak perlu diterapkan di kota besar. Maka anggarannya bisa digunakan untuk mendukung putusan MK ini.
"Tapi untuk wilayah-wilayah apalagi perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung itu sebaiknya dievaluasi untuk tidak diberikan kembali. Sehingga anggaran ini, yang triliunan itu bisa mensupport atau mendukung dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu menggratiskan pendidikan SD maupun SMP," ujarnya.
2. Soroti dana BOS yang terbilang kecil

Retno menilai selama ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah-sekolah masih sangat kecil.
“Selama ini untuk SD dan SMP, dana BOS misalnya, itu kan sebenarnya kecil sekali ya dalam misalnya SD itu 900 ribu per anak per tahun,” katanya.
3. Dana BOS ini harus ditambah

Maka, jika sekolah swasta tidak lagi boleh memungut biaya dari orang tua, maka dana BOS perlu dinaikkan. Namun, peningkatan dana BOS ini tentu memerlukan anggaran yang besar, sehingga FSGI mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi pembiayaan yang tepat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah salah satunya dari evaluasi MBG.
"Nah berarti pertama dana BOS ini harus ditambah. Dari mana anggarannya? Nah ini yang perlu dipikirkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata dia.