Ketua KPK: Risiko Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan Cukup Tinggi
- Risiko korupsi tinggi di sektor Kelautan dan Perikanan, terindikasi penyalahgunaan fasilitas kantor, nepotisme, penyuapan, dan gratifikasi.
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 stagnan di angka 37 dari 100, dengan hasil Survei Penilaian Integritas nasional menempatkan Indonesia pada kategori rentan.
- Pentingnya membangun SDM yang berintegritas sebagai fondasi utama dalam mencapai pelayanan publik yang berkualitas, serta rekomendasi langkah strategis dari KPK untuk memperkuat integritas di KKP.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, risiko korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan cukup tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi panel Forum Human Capital di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Setyo mengatakan, Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK terhadap KKP mendapatkan nilai 80,31. Meski nilainya baik, Setyo menilai, ada sejumlah potensi korupsi yang perlu diwaspadai.
Sebanyak 73 persen responden menilai masih sering terjadi penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Selain itu, 56 persen mengakui adanya praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, serta 42 persen mengindikasikan adanya penyuapan dan gratifikasi.
“Risiko (tindak pidana korupsi) di sektor kelautan dan perikanan cukup tinggi dan menyebabkan kita dapat terpengaruh dengan kondisi tersebut, maka perlu berbagai upaya dan tindak lanjut untuk mengubah birokrasi menjadi lebih baik,” ujar Setyo, dikutip Selasa (3/6/2025).
1. Ketua KPK sorot IPK Indonesia yang stagnan
Dalam pemaparannya, Setyo turut menyinggung Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang masih stagnan di angka 37 dari 100. Selain itu, hasil SPI nasional menempatkan Indonesia pada kategori rentan, dengan skor 71,53.
“Harapannya di tahun 2025, skor tersebut harus dipertahankan, syukur jika bisa (terus) naik. Dan semua perlu bergerak untuk mengakselerasi nilai skor indeks tersebut (agar lebih tinggi),” ujarnya.
2. Ketua KPK bicara SDM berintegritas
Setyo menegaskan, membangun SDM yang berintegritas adalah fondasi utama dalam mencapai pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Ia mengingatkan, integritas bukanlah sesuatu yang diajarkan secara formal, tetapi ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Integritas tidak diajarkan di sekolah atau pendidikan khusus karena integritas itu disisipkan (di kehidupan). CPNS baru (Kementerian Kelautan dan Perikanan) perlu memahami integritas secara utuh dan memaknai hakikat integritas,” ujar Setyo.
3. Rekomendasi KPK untuk KKP
Sebagai bagian dari penguatan integritas, KPK merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi KKP, di antaranya memperkuat peran pimpinan dalam mendukung program integritas, menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam seluruh proses manajemen SDM, serta mendorong pegawai menjadi duta integritas yang dapat menjadi contoh positif di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.
