KPK: Kualitas Shelter Tsunami di NTB Berkurang karena Dikorupsi
- KPK mengusut dugaan korupsi pembangunan shelter antisipasi tsunami di Nusa Tenggara Barat.
- Shelter penting untuk melindungi masyarakat dari tsunami dan harus tahan terhadap gempa dan luapan air laut.
- KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, dengan kerugian negara sekitar Rp19 miliar.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi pembangunan shelter untuk antisipasi tsunami di Nusa Tenggara Barat. Diduga, terjadi penurunan kualitas bangunan shelter akibat dikorupsi.
"Beberapa yang sudah kami cek, ada yang memang kualitasnya menurun," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip pada Rabu (10/7/2024).
1. Shelter tsunami harus bisa lindungi rakyat
Shelter sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya tsunami. Sehingga, masyarakat bisa berlindung ketika bencana terjadi.
"Jadi harus tahan berada gempa dan juga bisa melindungi masyarakat dari adanya luapan air laut, tsunami," ujarnya.
2. KPK tetapkan dua tersangka
KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, identitasnya belum diungkapkan secara resmi kepada publik.
"Menetapkan 2 tersangka yaitu 1 dari penyelenggara negara dan 1 lainnya dari BUMN," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, Senin (8/7/2024).
3. Kerugian negara sekitar Rp19 miliar
Kerugian negara akibat kasus ini sekitar Rp19 miliar. Namun, jumlah itu masih dapat berubah.
KPK melibatkan ahli untuk mengusut kasus ini.
