Menko PM: 210 Ribu Orang Keluar dari Belenggu Kemiskinan
- Pemberdayaan akan difokuskan kepada 2,38 juta orang yang masuk kemiskinan ekstrem
- Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengatakan, angka kemiskinan di Indonesia berhasil menurun. Ia memastikan, Kemenko PM akan terus memperkuat upaya pemberdayaan.
Orkestrasi pemberdayaan yang dilakukan Kemenko PM, kata dia, bertujuan untuk mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri.
Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin merespons rilis profil kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024.
"210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera," kata Menko Muhaimin dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
1. Pemberdayaan akan difokuskan kepada 2,38 juta orang yang masuk kemiskinan ekstrem
Muhaimin mengatakan, upaya pemberdayaan turut akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.
Angka tersebut, berdasarkan data BPS, berhasil turun 0,40 juta orang dibandingkan September 2024.
Upaya pemberdayaan, kata dia, terus dilakukan dengan mengkoordinasikan kementerian/lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dapat tercapai," kata dia.
2. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan
Berdasarkan Inpres tersebut, menurut Muhaimin, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan ada beberapa. Antara lain optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi, seperti Baznas dan Forum Zakat, serta swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak.
Selain itu, Muhaimin mengatakan, angka kemiskinan terbaru ini akan menjadi landasan data bagi Kemenko PM dalam mengorkestrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
3. Memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa
Muhaimin mengatakan, pengambilan kebijakan diambil berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya pengurangan kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat bisa berjalan tepat sasaran.
"Data akan terus kami jadikan acuan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan efektif," ujar dia.
"Sebagai tindak lanjut di bawah amanat Inpres 8 tahun 2025, kami terus memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa yang kini masih dalam. Juga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, untuk terus mencapai masyarakat berdaya," ucap dia.
