Menteri Hukum: Presiden Ingin Birokrasi Transparan dan Akuntabel
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta masyarakat mengawasi birokrasi demi mewujudkan pemerintahan transparan dan akuntabel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Kemenkum menggelar forum pengaduan publik setiap Jumat yang disiarkan langsung sebagai upaya membuka birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat.
- Dalam Diskusi Kebangsaan KAHMI, Supratman mengajak organisasi tersebut membentuk forum berorientasi isu lebih luas, bukan hanya membahas kasus per kasus.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta masyarakat untuk mengawasi birokrasi pemerintah. Sebab, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pemeringah bisa menjalankan birokrasi yang transparan dan akuntabel.
“Bapak Presiden menginginkan birokrasi yang transparan dan akutabel," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
1. Kemenkum buka forum aduan publik tiap pekan
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (IDN Times/Aryodamar) Salah satu upaya membuat birokrasi transparan dan akuntabel yang dilakukan Supratman adalah dengan menggelar forum pengaduan publik yang disiarkan langsung. Menurutnya, cara ini mengubah birokrasi sekaligus meminta partisipasi publik.
“Setiap hari jumat saya menyediakan forum pengaduan publik, yang disiarkan secara live, tandanya pemerintahan terbuka dan terus berbenah” katanya dalam acara Diskusi Kebangsaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).2. Supratman ajak KAHMI membuat forum
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (dok.Humas Kementerian Hukum) Pada forum tersebut, Supratman mengajak KAHMI juga membuat forum yang tidak hanya membicarakan kasus per kasus.
“Terlalu Kecil bangsa ini kalau setiap kasus kita diskusikan sampai berdarah-darah," ujarnya.3. Sejumlah tokoh hadir dalam acara KAHMI
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara KAHMI (dok.Humas Kementerian Hukum) Selain dihadiri Menteri Hukum, Diskusi dan Jalan Sehat KAHMI juga diikuti oleh tokoh tokoh seperti Menko Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Hakim Konstitusi MK Arsul Sani, Dirjen Imigrasj Hendarsam Marantoko serta tokoh-tokoh lainnya.
