Minta Puan Segera Sahkan RUU PPRT, Puluhan Panci Digantung Depan DPR
Jakarta, IDN Times - Para Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi yang digelar setiap Rabu dengan sebutan Aksi Rabuan itu dilakukan dengan mengambil tema 'Dapur yang Sunyi'.
Di tengah hujan yang sempat mengguyur Jakarta, para PRT tersebut membawa dan memasang panci, wajan, dan alat memasak lainnya di pagar depan DPR, Senayan, Jakarta.
Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini, mengungkapkan, aksi tersebut diharapkan menjadi pengingat agar DPR, terutama Ketua DPR Puan Maharani bisa segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT (PPRT).
“Para PRT ini adalah perempuan-perempuan wong cilik yang berasal dari Jabodetabek dan Karawang yang datang ke DPR setiap Rabu. Panas, hujan tidak menjadi halangan untuk menemui wakil rakyat. Kami akan terus menampakkan wajah-wajah kemiskinan kami pada DPR setiap hari Rabu," kata Lita dalam keterangannya, Rabu (22/2/2023).
1. PRT secara sunyi bekerja di dapur para majikannya
Lita menjelaskan, pemasangan alat masak tersebut mengandung dua makna. Pertama, selama ini PRT bekerja secara sunyi di dapur-dapur para pemberi kerja.
Kerja-kerja domestik itu menyiapkan makanan yang selama ini sering diabaikan sebagai kerja. Hal ini merupakan kerja penting yang dilakukan untuk manusia.
2. Minta Puan lihat kerja PRT yang ada di dapur majikannya
Kedua, aksi memasang alat masak itu bermakna untuk memberitahukan pada DPR, terutama Ketua DPR, Puan Maharani untuk melihat apa yang dikerjakan para PRT. Mulai dari menyiapkan makanan di dapur-dapur majikan pemberi kerja, contohnya bagi para anggota DPR sebelum mereka berangkat kerja.
Dari spanduk yang dibawa para PRT, penundanaan pengesahan UU PRT itu dinilai sama dengan menambah 10 PRT jadi korban.
3. Tidak biarkan DPR terus diskriminasi
Aksi Rabuan dengan tema 'Dapur yang Sunyi' para PRT ini menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT. Lita menjelaskan, PRT tidak akan diam dan membiarkan DPR mendiskriminasi para PRT.
"Kami semua tidak akan diam membiarkan DPR terus mendiskriminasi, membiarkan kekerasan dan perbudakan terjadi pada PRT di Tanah Air sendiri," ujarnya.
