PDIP: Pihak yang Gunakan Politik Identitas, Mereka Tak Punya Prestasi
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 (dok. PDIP)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tak akan menggunakan politik identitas pada pemilu 2024. Menurutnya, pihak yang menggunakan politik identitas adalah mereka yang tidak memiliki prestasi.
Hal itu disampaikan Hasto dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 dengan Tema: Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan.
“PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecenderungannya mereka tidak punya prestasi,” ujar Hasto, Jumat (2/9/2022).
Baca Juga: Kapolri: Pemilu 2019 Kita Hampir Dipecah akibat Politik Identitas
1. Mukernas Bamusi akan susun strategi internal PDI Perjuangan dalam bidang agama
dok. KPUDi lokasi yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq, mengatakan Mukernas Bamusi akan menyusun strategi internal PDI Perjuangan di bidang agama. Strategi itu nantinya diharapkan bisa dipakai di Pemilu 2024.
“Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan persiapan menghadapi tantangan eksternal, dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024. Baik Pemilu Presiden dan Pileg dan Pilkada,” kata Hamka.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ingatkan Bahayanya Politik Identitas Jelang 2024
2. Politik identitas kerap terjadi di pemilu dan pilkada
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Dia mengatakan, politik identitas kerap muncul jelang pemilu dan pilkada. Menurutnya, politik identitas yang paling terasa terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2016.
“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, dzalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” kata dia.
3. Moderasi beragama bisa dekatkan dengan pemilih
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Lebih lanjut, Hamka menerangkan, politik identitas kerap memunculkan ketegangan sesama anak bangsa. Menurutnya, politik identitas juga pernah menyasar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada pemilu 2024.
Kala itu, muncul narasi untuk tidak memilih pemimpin perempuan karena dilarang agama. .
“Strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untuk memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” ungkapnya.
Berita Terkini Lainnya
