Pemprov DKI Gelar Uji Emisi Gratis Serentak 5 Juni, Cek Tempatnya
Jakarta, IDN Times - Pemerintah DKI Jakarta akan menggelar Uji Emisi Akbar 2023 secara gratis, yang akan serentak digelar pada Senin (5/6/2023).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan uji emisi akan digelar di Taman Margasatwa Ragunan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi secara serentak.
"Masyarakat dapat mendaftar Uji Emisi Akbar 2023 secara gratis melalui link https://ujiemisi.jakarta.go.id/," ujar Asep dalam keterangan tertulis, Kamis (1/6/2023).
1. Uji emisi berkala perbaiki kualitas udara
Asep menerangkan berdasarkan hasil diskusi publik bertajuk Analisis Biaya dan Manfaat dari Strategi Pengendalian Emisi dan Polusi Udara di Jakarta pekan lalu, terungkap, uji emisi berkala dan beralih ke transportasi publik massal efektif dapat memperbaiki kualitas udara.
"Berdasarkan kajian tersebut, strategi yang paling bermanfaat adalah uji emisi berkala dan peralihan masyarakat dari menggunakan kendaraan bermotor pribadi ke transportasi publik massal," terangnya.
2. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dituangkan dalam Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU)
Asep menyebut kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dituangkan dalam Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) telah dirumuskan berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dan berbasis data, dalam merencanakan perbaikan kualitas udara Ibu Kota sampai 2030.
“Kami menyusun kebijakan ini berdasarkan pendekatan saintifik dan evidence based,” ungkap dia.
3. SPPU ini dapat mencapai Rp643 triliun
Sementara, Country Coordinator Vital Strategies Indonesia, Chintya Imelda Maidir, mengungkapkan berdasarkan hasil kajiannya ditemukan manfaat total dari semua intervensi SPPU ini jika dilaksanakan dapat mencapai Rp643 triliun, atau 23 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal intervensi, manfaat terbesar berasal dari uji emisi dengan kontribusi sekitar 32 persen dari total manfaat dengan jumlah sekitar Rp203 triliun, diikuti peralihan ke transportasi publik atau 25 persennya yakni Rp162 triliun.
“Jadi sangat tepat jika Dinas Lingkungan Hidup memilih uji emisi berkala dan beralih ke transportasi publik, sebagai isu yang diarusutamakan dengan mengajak publik ikut serta,” kata Imelda.
