Polda Metro Kerahkan 1.929 Personel untuk Demo Adili Jokowi di Istana
- Polda Metro Jaya mengerahkan 1.929 personel gabungan untuk amankan aksi unjuk rasa 'Adili Jokowi' di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
- Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan situasional di sekitar Istana Merdeka, dengan kemungkinan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat.
- Kapolres Jakarta Pusat mengimbau peserta aksi agar tertib dan tidak anarkis serta memprovokasi massa lainnya, sementara demo bertema 'Adili 10 Tahun Dosa Kepemimpinan Jokowi' akan digelar oleh elemen mahasiswa BEM SI.
Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ‘Adili Jokowi’ di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) siang.
Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo mengatakan, personel gabungan itu terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, TNI dan Pemda.
“Personel yang dikerahkan sebanyak 1.929 orang,” kata Susatyo saat dihubungi.
1. Lalu lintas di Jalan Merdeka Barat akan dialihkan
Adapun rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Merdeka akan diberlakukan situasional. Polisi akan melihat eskalasi massa di lapangan.
“Apabila ekskalasi meningkat, maka arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat akan dialihkan,” kata Susatyo.
2. Peserta aksi diimbau untuk tertib
Dalam aksi demo mahasiswa ini, Susatyo mengimbau agar peserta aksi tertib. Serta tidak berbuat anarkis dan memprovokasi massa lainnya untuk membuat kerusuhan maupun pengrusakan fasilitas umum.
“Yang terlibat pengamanan agar tidak membawa senjata api, dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan profesional dan humanis,” ujar Susatyo.
3. BEM SI gelar unjuk rasa Adili Jokowi di depan Istana
Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung ke dalam BEM SI bakal menggelar demo di Istana Merdeka pada Jumat (18/10/2024). Demo itu bertema 'Adili 10 Tahun Dosa Kepemimpinan Jokowi'.
Melalui unggahan akun Instagram @bem_si, demo tersebut dilatarbelakangi masih maraknya masalah yang dinilai merugikan masyarakat selama kepemimpinan Presiden Jokowi dan belum dipertanggungjawabkan.
"Masih banyak evaluasi yang belum dilaksanakan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Presiden Jokowi. Padahal begitu banyak hal yang menyeleweng dan merugikan masyarakat juga menguntungkan sebagian kelompok saja selama periode Jokowi berlangsung," tulis unggahan itu.
