Puan: Calon Dubes Harus yang Bisa Diterima Negara Sahabat
- Calon dubes harus komunikatif dan memahami geopolitik dunia
- Komisi 1 DPR mengultimatum Menlu untuk segera mengisi kekosongan duta besar di 12 KBRI
- Menlu RI janji segera kirim nama-nama calon dubes ke DPR dalam waktu satu atau dua hari ini
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan, pihaknya masih menunggu surat dari pemerintah terkait nama-nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara-negara sahabat.
Jabatan dubes di 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini kosong, termasuk di Amerika Serikat dan Utusan Tetap PBB di New York.
“Tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah dan siapa saja namanya, siapa yang diusulkan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
1. Harap calon dubes usulan pemerintah orang yang komunikatif
Puan pun berharap, nama-nama calon dubes yang diusulkan pemerintah merupakan sosok yang memahami situasi geopolitik dunia sehingga dapat diterima di negara tujuan.
Menurut dia, nama-nama dubes usulan pemerintah itu harus mampu menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan negara sahabat.
“Kami berharap bahwa nama-nama yang diusulkan memang sebaiknya orang-orang yang mengetahui tentang situasi global, bisa diterima negara-negara yang diusulkan,” kata Ketua DPP PDIP itu.
2. Komisi 1 ultimatum Menlu usai 12 KBRI tak punya dubes
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengultimatum Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono segera mengisi kekosongan duta besar (dubes) di 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), di tengah dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini.
Anton menilai, dubes memiliki peran penting di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dubes menjadi kepanjangan tangan pemerintah di luar negeri untuk kegiatan-kegiatan diplomatik RI hingga melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Hal itu disampaikan Anton Sukartono Suratto saat rapat bersama Menlu Sugiono di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).
"Kita sama-sama paham bahwa dubes adalah faktor yang paling penting pak, di kemenlu, selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita, dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosong ini segera diisi lah, apapun alasannya," kata dia.
Anton lantas merinci sejumlah KBRI ditinggalkan duta besarnya karena beberapa di antara mereka dipanggil untuk bergabung kabinet. Jabatan Dubes RI untuk AS kosong sejak 2023 lalu setelah ditinggal Rosan Roslani. Kala itu, Rosan dipanggil Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengisi jabatan Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kemudian, Dubes RI untuk PBB di Jenewa kosong setelah ditinggalkan Febrian Alpahyanto Ruddyard usai ditarik menjadi Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional. Utusan Tetap RI untuk PBB di New York juga kosong setelah sama-sama ikut bergabung di kabinet.
Padahal, pos-pos seperti di Washington DC dan New York merupakan simpul penting dalam diplomasi global bagi Indonesia. Selain itu, Dubes RI untuk Korea Utara juga kosong setelah ditarik paska Pandemik COVID-19 oleh pemerintah.
“Itu kalau kosongnya kan tidak bagus juga untuk negara yang bersangkutan,” ujar dia.
3. Menlu janji segera kirim calon dubes ke DPR
Menlu RI, Sugiono memastikan segera mengirim nama-nama duta besar yang belum terisi ke DPR RI dalam waktu satu atau dua hari ini.
Ia mengakui, jabatan Dubes harus segera diisi lantaran perannya sangat strategis. Namun, Sugiono mengakui tidak mudah memilih Dubes RI untuk negara sahabat karena harus dilihat juga rekam jejaknya.
“Memang benar posisi-posisi ini penting, dan posisi-posisi ini harus segera diisi, namun juga kami tetap bisa melaksanakan semua tugas-tugas perwakilan di negara-negara yang tidak ada duta besarnya dengan cukup lancar. Tapi sekali lagi, ini sesuatu yang sangat penting karena tidak mungkin negara kita tidak diisi Dubesnya," ujar Sugiono.
Kendati demikian, Sugiono menyebut pembahasan soal calon Dubes sudah rampung dan akan dikirim ke DPR.
"Oleh karena itu, semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan. Semoga dalam 1,2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR," imbuhnya.
