Gus Yahya: NU Tidak Tinggal Diam dengan Apapun Persoalan Pemerintah
Ketua umum PBNU Gus Yahya saat ditemui IDN Times di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2023). (IDN Times/Rivera Jesica)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, NU tidak akan tinggal diam dengan apapun yang menjadi persoalan di dalam pemerintahan.
Hal itu termasuk masalah korupsi dan ketimpangan penguasaan serta sumber daya.
"Berkaitan dengan pemerintah, jelas NU tidak mungkin tinggal diam dengan apapun yang menjadi persoalan di dalam pemerintahan itu, termasuk soal korupsi, ketimpangan penguasaan sumber daya-sumber daya, dan lain sebagainya," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya tersebut, saat wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).
Kendati demikian, ia juga berharap agar para pengikut NU yang jumlahnya sangat besar itu tidak berkompetisi dalam politik.
"Nah, tapi pertama NU tidak ingin, katakanlah, memanfaatkan basis pendukung yang besar ini untuk kompetisi apalagi perbenturan politik kekuasaan," ujar dia.
Baca Juga: Perayaan Satu Abad NU, Gus Yahya: NU Perlu Wujud Digdaya
1. Dampak bahaya akan muncul apabila satu segmen masyarakat dijadikan senjata kekuasaan
NU OnlineIa mengatakan, ketika suatu segmen dalam masyarakat dijadikan senjata untuk kompetisi kekuasaan, maka dampaknya akan berbahaya sekali.
Sebab, kata dia, tingkat elite cenderung lebih mudah menyelesaikan persoalan politik, dibanding basis seperti NU.
"Tapi, di basis, ketika ini dipompa terus soal politisasi identitas akan tertanam menjadi mentalitas. Karena ini akan merusak hubungan antarkelompok dalam masyarakat, berbahaya sekali," ujar dia.
Baca Juga: Logo dan Mars Khusus Satu Abad NU, Ini Maknanya
2. Basis NU harus dikonsolidasikan secara bijaksana
Bendera NU (nu.or.id)Oleh karena itu, ujar dia, basis pendukung NU yang besar harus dikonsolidasikan secara bijaksana dari keseluruhan sistem masyarakat dan sistem sosial politik.
Kemudian, apabila NU melakukan artikulasi publik, kata Gus Yahya, maka tujuan utamanya itu harus pendidikan.
"Jadi, kalau NU menyampaikan kritik, mengadukan kritik secara terbuka di ruang publik, tujuan utamanya harus pendidikan publik tentang masalah yang di-adress itu. Bukan untuk melakukan power engagement dengan pemerintah," ujar Gus Yahya.
Baca Juga: PBNU Akan Gelar Muktamar Internasional, Undang 300 Ulama Sedunia
3. Dorong kebijakan pemerintah melalui berbagai saluran
Ketua umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Dok. PBNU)Gus Yahya menambahkan, artikulasi (menyambungkan) yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai saluran untuk mendorong atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saluran tersebut bisa dari anggota parlemen dan sederet pemerintah yang tergabung atau dekat dengan NU.
"Kalau kita ingin mendorong ada perubahan, targetnya harus perubahan itu sendiri, bukan soal mengambil porsi kekuasaan tapi perubahan itu sendiri," kata dia.
"Ya makanya kita melakukan artikulasi berbagai kepentingan itu melalui saluran-saluran yang tersedia. Tanpa harus NU, sekali lagi, memposisikan diri sebagai kompetitor di dalam narasi kekuasaan," ucapnya.
Baca Juga: Jelang Satu Abad NU, PBNU Minta Seluruh Pengurus Istigasah 9 Hari
Berita Terkini Lainnya
