Inggris-Uni Eropa-Kanada Beri Sanksi Baru Terhadap Militer Myanmar
Jakarta, IDN Times - Inggris, Uni Eropa (UE), dan Kanada pada Selasa (29/10/2024) mengumumkan sanksi yang menargetkan akses militer Myanmar ke material, peralatan, dan dana militer. Tindakan tersebut akan membatasi kemampuan militer Myanmar untuk melakukan serangan udara terhadap warga sipil.
Inggris mengatakan bahwa sanksi terbaru itu ditujukan terhadap enam entitas yang terlibat dalam penyediaan bahan bakar penerbangan untuk militer Myanmar atau dalam penyediaan barang-barang terlarang. Ini termasuk suku cadang pesawat terbang.
Sanksi terbaru memperkuat tindakan sebelumnya terhadap pemasok bahan bakar penerbangan untuk militer Myanmar dan melibatkan pembekuan aset yang akan melarang transaksi keuangan oleh entitas tersebut.
1. Inggris telah mengucurkan Rp3 triliun untuk kemanusiaan sejak kudeta di Myanmar
Inggris akan terus bekerja sama dengan para mitra untuk membatasi penjualan dan transfer senjata, serta pendanaan kepada militer Myanmar.
"Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di seluruh Myanmar, termasuk serangan udara terhadap infrastruktur sipil oleh militer Myanmar tidak dapat diterima dan dampaknya terhadap warga sipil yang tidak bersalah tidak dapat ditoleransi," kata Catherine West, Menteri Inggris untuk kawasan Indo-Pasifik.
Sejak kudeta, Inggris telah menyediakan lebih dari 150 juta pound sterling (sekitar Rp3 triliun) untuk bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa, perawatan kesehatan, pendidikan, juga dukungan bagi masyarakat sipil dan masyarakat lokal di Myanmar, dikutip dari laman resmi Pemerintah Inggris.
2. Pemberian sanksi atas pelanggaran HAM dan melemahkan junta militer
Inggris telah menetapkan 25 individu dan 33 entitas di bawah Rezim Sanksi Myanmar. Negara itu juga terus memimpin upaya internasional untuk melemahkan kredibilitas rezim tersebut dan membatasi akses mereka terhadap pendapatan dan persenjataan.
Sementara itu, UE mengatakan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada 3 orang dan 1 perusahaan yang terkait dengan junta Myanmar atas dugaan pelanggaran HAM.
Seorang juru bicara junta Myanmar tidak segera menanggapi untuk memberikan komentar, The Straits Times melaporkan.
3. Kudeta berlangsung di Myanmar sejak 2021
Myanmar terkunci dalam perang saudara antara gerakan perlawanan bersekutu dengan etnis minoritas dan militer yang telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah negara itu.
Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan menerapkan rezim militer. Sejak saat itu, mereka menggunakan kekerasan dan kekejaman untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan suara-suara oposisi.
Taktik yang semakin brutal telah diterapkan ketika militer terus mempertahankan kekuasaan. Sejumlah serangan udara tertinggi oleh militer Myanmar tercatat pada Agustus tahun ini, yang menewaskan puluhan warga sipil.
Lebih dari 3,4 juta orang kini mengungsi dari rumah mereka karena pertempuran. Sementara, lebih dari 18 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Myanmar juga saat ini mengalami peningkatan kejahatan yang serius dan terorganisir.
