Menlu Sugiono: BRICS Harus Jadi Pelopor Dunia Lebih Adil
- Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan BRICS sebagai pelopor dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.
- Indonesia bergabung dengan New Development Bank untuk dukung perluasan akses pembiayaan bagi negara berkembang, serta mendorong reformasi lembaga global.
- Sugiono menegaskan pentingnya peran aktif BRICS dalam mendorong perdamaian dunia dan melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum selektif dan campur tangan politik.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan agar BRICS bisa menjadi pelopor dunia yang lebih adil. Seruan ini disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri (FMM) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.
Menurutnya, BRICS adalah jalan bagi dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.
"Kita harus bergerak dari visi menuju implementasi nyata dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mewujudkan reformasi," ucap Sugiono, dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (29/4/2025).
1. Indonesia gabung New Development Bank
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono mengumumkan Indonesia berkomitmen untuk bergabung dengan New Development Bank. Ini menjadi bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan bagi negara-negara berkembang.
Menlu Sugiono juga menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, dan memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, khususnya dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan global. Indonesia mendorong reformasi di WHO agar berbasis pada kepentingan negara-negara anggotanya.
2. BRICS harus berperan aktif wujudkan perdamaian Gaza
Dalam sesi pertama di FMM BRICS, Sugiono menegaskan bahwa BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian dunia. Ia mengatakan, situasi di Gaza menjadi bukti gagalnya masyarakat dunia menegakkan hukum humaniter internasional.
“BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum”, tegas Menlu Sugiono.
3. BRICS dorong Dewan Keamanan PBB melaksanakan mandat secara efektif
Sugiono menggarisbawahi tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional memperdalam ketidakpercayaan dan ketimpangan global.
"Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," jelasnya.
