Ada Paper Ajukan MBG Dapat Nobel Perdamaian, Pemerintah Investigasi
- Pemerintah menyelidiki makalah di SSRN yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis meraih Nobel Perdamaian 2026 dan mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis.
- Kemendagri mengklarifikasi keaslian surat bernomor ND/KIE/001/I/2026 yang dilampirkan dalam makalah, termasuk memastikan apakah dokumen tersebut benar diterbitkan secara kelembagaan.
- IPDN membantah surat berkop institusinya berasal dari kampus tersebut, sementara Kemendagri juga mengklarifikasi internal terkait nama staf Dirjen Polpum yang tercantum.
Jakarta, IDN Times - Muncul makalah yang diunggah dalam papers.ssrn.com isinya mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat Nobel Perdamaian 2026. Paper itu berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth".
Dalam makalah tersebut, turut dicantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis. Dikonfirmasi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan lembaganya masih menginvestigasi terkait adanya makalah tersebut.
"Lagi diinvestigasi," ujar Qodari di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
1. Kemendagri juga lakukan investigasi
Dalam makalah tersebut, turut dilampirkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Nomor ND/KIE/001/I/2026. Dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irawan, mengaku sudah membaca makalah tersebut. Namun, Kemendagri masih mengecek kebenaran surat itu.
"Ya, itu kan tidak hanya dari Kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," kata Benni.
2. IPDN juga sudah membantah
Dalam makalah tersebut, ada juga surat yang menggunakan kop Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Benni, IPDN juga sudah membantah.
"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN, kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," ucap dia.
3. Kemendagri sedang lakukan klarifikasi internal
Terkait adanya dugaan nama pegawai Kemendagri yang masuk dalam makalah tersebut, Kemendagri sedang melakukan klarifikasi internal.
"Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Dirjen Polpum, nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal, Pak Akmal (Dirjen Polpum). Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," imbuhnya.
