Kepala LKPP Pastikan Dampingi Kebutuhan Pembangunan IKN
Jakarta, IDN Times - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi bersama rombongan berkunjung ke lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Minggu (9/4/2023).
Didampingi oleh Ketua Satuan Tugas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga, rombongan Kepala LKPP meninjau sejumlah pembangunan yang sedang berjalan, di antaranya seperti hunian untuk pekerja, Kantor Bersama, Rumah Tapak Jabatan Menteri, hingga Istana Kepresidenan.
Dalam tinjauannya, Kepala LKPP RI yang akrab disapa Hendi itu mengapresiasi progres pembangunan di IKN Nusantara yang menurutnya ada dalam tren positif.
Dia pun optimis target pembangunan IKN Nusantara yang telah direncanakan dapat tercapai.
“Proyek pembangunan saat ini yang sudah berjalan sekitar 25 persen kiranya dapat mencapai target 100 persen di tahun 2024, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Hendi.
1. LKPP berkomitmen dampingi penyediaan infrastruktur dan barang jasa
Hendi menegaskan, LKPP berkomitmen untuk terus mendukung dan melakukan pendampingan terhadap proses peyediaan infrastruktur dan penyediaan barang/jasa di IKN Nusantara.
Menurut mantan Walikota Semarang dua periode itu, salah satu fokusnya adalah agar proses pembangunan IKN Nusantara bisa langsung berdampak dalam menggerakan ekonomi sekitar.
“Kami telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 5 tahun 2022 terkait persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan IKN,” sebut Hendi. “Prinsip yang kita tekankan dalam aturan tersebut adalah terkait pengutamaan lingkungan, pengutamaan produk dalam negeri, pelaku usaha lokal, tenaga kerja lokal, dan material lokal,” jelasnya.
2. Pembangunan IKN mengedepankan keberlangsungan lingkungan
Sementara itu Hendi juga memastikan, pembangunan IKN mengutamakan keberlangsungan lingkungan. Dia menegaskan, pembangunan IKN tidak melakukan deforestation seperti yang dipikirkan banyak pihak.
“Menurut Pak Danis kondisi sekarang green nya 41 persen, sedangkan IKN ini dibangun untuk green-nya 75 persen, jadi bukan deforestation tapi justru reforestation,” terang Hendi.
3. LKPP dorong keterlibatan investor swasta
Hendi mengatakan, bahwa LKPP akan terus mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan IKN. Oleh sebab itu LKPP menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Ibu Kota Nusantara.
Hendi menilai aturan itu untuk bisa mempercepat proses KPBU dalam rangka mendukung pembangunan IKN.
“Kami berkomitmen penuh mendukung Pak Presiden dalam pembangunan IKN ini,” imbuh Hendi.
