KPAI Harap Pemerintah Akhiri Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis
- KPAI mendorong pemerintah menghentikan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menerapkannya secara tetap.
- Program ini belum mencakup lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, LPKA, dan LPKS serta mempengaruhi aktivitas belajar anak.
Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong agar pemerintah segera mengakhiri piloting project atau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengimplementasikannya secara tetap.
Sebab, dari banyaknya sekolah di Indonesia hanya segelintir saja yang merasakan program ini sejak mulai dilaksanakan 6 Januari 2025.
"Saya kira jangan lama-lama piloting-nya, perlu semua merasakan itu, karena kalau semakin lama akan terjadi disparitas akan terjadi diskriminasi," kata dia dalam konferensi pers laporan akhir tahun KPAI 2024, Selasa (11/2/2025).
1. Program makan bergizi gratis harusnya segera sasar LPKA dan LPKS
Dia menyoroti bagaimana program ini belum menyentuh lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) hingga pondok pesantren.
Termasuk juga lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
"Apalagi, mohon izin anak-anak dari latar keluarga kurang mampu, sangat berharap. Kalau kelamaan piloting-nya bagaimana ini? Maka dari itu juga pemerintah jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu melakukan evaluasi. Ini nanti betul-betul bisa terselesaikan, semua anak bisa dapet makannya atau tidak? Ini betul-betul keinginan untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan gizi yang baik ini tercapai atau tidak," kata dia.
2. Ada sisi penjadwalan dan distribusi yang pengaruhi aktivitas belajar anak
Selama melakukan pengawasan program MBG, KPAI melihat ada hal-hal yang mempengaruhi aktivitas belajar anak.
Dari sisi penjadwalan dan distribusi, ada sekolah yang memberikan makan siang saat jam istrahat, tetapi ada juga yang menghentikan pelajaran tiba-tiba untuk makan.
"Padahal anak-anak masih punya hak belajar atas waktu fokus belajarnya terkendali dengan baik kalau kemudian terjeda harus segera makan makanan yang datang itu ini jadi masalah," kata dia.
KPAI pun mendorong agar adanya mekanisme waktu pemberian makanan termasuk saat makanan mulai diolah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
3. Harus ada edukasi soal gizi pada anak
Menurut dia, agar program MBG tidak berdiri sendiri dan dianggap hanya program memberi makan agar kenyang, perlu didukung program lain. Misalnya edukasi gizi pada anak.
Pasalnya, di lapangan ada anak yang bahkan enggan menyentuh sayur yang disediakan hingga tidak mau makan nasi. Edukasi juga perlu diberikan kepada keluarga. Jangan sampai, kata dia, anak hanya mendapat makanan bergizi di sekolah, tetapi di rumah masih mengonsumsi makanan siap saji dan berpengawet.
"Akhirnya ketika nanti ada evaluasi dari dampak makan gizinya itu, coba dicampur di sekolah Rp10 ribu, dia makan yang fast food-fast food yang junk food yang nilainya Rp50 ribu, kalau digabungkan ya dirata-ratakan kalah yang makan bergizi di sekolah tadi. Jadi output utama yang diharapkan tumbuh kembang anak yang dengan support makanan bergizi gak tercapai," kata dia.
