Hakim Tolak Gugatan Ganti Rugi ke Juliari, Penggugat: Ada yang Janggal
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara jalani persidangan pada Rabu (21/4/2021). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara korupsi bansos yang menjerat eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara. Tim pengacara korban korupsi bansos COVID-19 pun merasa kecewa dengan putusan hakim tersebut.
"Kami kecewa, kami tentu mengecam dan kemudian merasa aneh dan janggal terhadap penetapan ini," ujar salah satu tim pengacara, Isnur, dalam konferensi pers virtual pada Selasa (13/7/2021).
1. Hakim dianggap buat alasan tak masuk akal
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12/2020) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Isnur mengatakan salah satu alasan gugatan ganti rugi ditolak karena Juliari beralamat di Jakarta Selatan, sementara gugatan dibuat di PN Jakarta Pusat. Menurut hakim, gugatan seharusnya dilayangkan ke PN Jakarta Selatan.
"Kami merasa menjadi banyak pertanyaan mengapa hakim tidak melihat konteks ini adalah tindak pidana korupsi di mana di Jakarta itu, ya semua tersangka terdakwa disidangkan di PN Jakarta Pusat, karena tidak ada tindak pidana korupsi disidangkan di PN Jakarta Selata," katanya.
Pengacara lainnya, Nelson Nikodemus Simamora, mengatakan berdasarkan Pasal 98 KUHAP disebutkan hakim bisa menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara dugaan korupsi. Ia pun menilai pertimbangan hakim menolak gugatan pihaknya tersebut seakan dibuat-buat.
"Jadi sebetulnya ini alasan yang dibuat-buat saja oleh ketua majelis hakim sekaligus ketua PN Jakpus. Ini jelas pelanggaran hukum acara," kata Nelson.
Berikut bunyi Pasal 98 KUHAP:
(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
Baca Juga: Hakim Pertimbangkan Gugatan Korban Kasus Bansos ke Juliari Batubara
2. ICW anggap hakim tak profesional
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (IDN Times/Aryodamar)Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menyoroti tiga hal dalam putusan hakim menolak penggabungan gugatan ganti rugi oleh korban korupsi bansos Juliari. Pertama, mengenai ketidakpahaman hakim.
"Kedua ketidakprofesionalan. Ketiga, tidak punya sense of crisis soal pemberantasan korupsi di masa pandemi," ujar Kurnia.
Menurutnya, apabila merujuk pada pernyataan hakim yang meminta gugatan dilayangkan ke pengadilan alamat tergugat, maka Juliari tidak akan menjalani sidang kasus korupsi bansos di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
"Kalau seandainya kita ikuti logika pikir dari hakim tersebut, maka kita akan tiba pada satu titik yang membuat kita bingung," katanya.
3. Hakim total gugatan permohonan penggabungan ganti rugi bansos
Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.Diketahui, gugatan permohonan penggabungan gugatan itu ditolak oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (12/7/2021). Gugatan itu diajukan 17 warga DKI Jakrta terhadap Juliari.
Alasan penolakan itu, karena Juliari beralamat di Jakarta Selatan. Menurut hakim, gugatan itu seharusnya diajukan di PN Jakarta Selatan.
"Menimbang oleh karena tempat terdakwa/tergugat Juliari Peter Batubara di Jalan Cik Thomas 2/18 Kebayoran Baru Jaksel, maka menurut ketentuan hukum acara perdata in casu Pasal 118 ayat 1 yang berwenang secara relatif mengadili perkara perdata yang dimohonkan oleh para pemohon untuk digabungkan dengan perkara pidana dalam hal ini perkara Tipikor 29 Pidsus atas nama Juliari Peter Batubara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal terdakwa atau tergugat in casu Pengadilan Negeri Jaksel," ujar hakim ketua Muhammad Damis.
Baca Juga: ICW: Korupsi Bansos COVID-19 Juliari Batubara Cs Biadab!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
