Prabowo dan para Ketum Koalisi Enggan Ungkap Isi Pertemuan Kertanegara

- Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum partai politik KIM di kediaman pribadinya, Jakarta Selatan.
- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pertemuan itu hanya internal dan tidak membahas PDI Perjuangan masuk Kabinet Merah Putih.
- Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulnas), menjelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah rutin setiap pekan dan tidak membahas reshuffle kabinet.
Jakrta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/12/2024). Prabowo mengaku hal itu merupakan pertemuan biasa.
"Biasanya seminggu sekali pasti ketemu, jadi dalam rangka menghadapi libur dan sebagainya," ujar Prabowo usai menghadiri Puncak Perayaan Natal 2024 di Indonesai Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
1. AHY sebut hanya pembahasan internal

Di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku hal itu hanya pertemuan internal. Dia juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai PDI Perjuangan yang akan masuk Kabinet Merah Putih.
"Gak bahas (PDIP) masuk koalisi," kata dia.
2. Tidak ada bahas reshuffle

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulnas), mengatakan pertemuan Prabowo dan ketua umum parpol KIM biasa dilakukan sepekan sekali.
"Itu pertemuan-pertemuan rutin ketua umum partai. Biasanya kan setiap jumat, makan siang," ucap Zulhas.
Zulhas mengaku, tak ada pembahasan reshuffle kabinet dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, ketua umum parpol KIM melaporkan kegiatan masing-masing kepada Prabowo.
"Ya, tentu kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan, itu saja," ujar Zulhas.
3. Diskusi akhir tahun

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan pertemuan ketua umum parpol KIM dengan Presiden Prabowo salah satu yang dibahas adalah agenda akhir tahun.
"Diskusi-diskusi biasa, karena mau menjelang akhir tahun, bagaimana ke depan," ucap Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai penetapan tersangka Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Gak ada," imbuhnya.