Tim Transisi Pramono-Rano Akan Pangkas Biaya Makan ASN DKI Rp700 Miliar
- Tim Transisi fokus pada efisiensi anggaran program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dengan penghematan belanja operasional hingga Rp700 miliar.
- Pertemuan Tim Transisi dengan Bappeda membahas sinkronisasi anggaran usai adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
- Sarapan gratis tetap berjalan meski dilakukan secara bertahap, sementara Pj Gubernur DKI Jakarta siap mendukung instruksi presiden tentang efisiensi belanja.
Jakarta, IDN Times - Tim Transisi Pemerintahan Pramono-Rano tengah melakukan finalisasi terkait efisiensi anggaran dalam rangka program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Ketua Tim Transisi, Ima mahdiah, mengungkapkan salah satu fokus efisiensi adalah penghematan belanja operasional, termasuk anggaran makan dan snack rapat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencapai Rp700 miliar.
“Kita harus melakukan penghematan sesuai instruksi pemerintah pusat, seperti anggaran snack rapat dan makan kantor yang ternyata mencapai Rp700 miliar untuk se-DKI. Ini perlu dihemat agar anggarannya bisa dialokasikan untuk program yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat,” ujar Ima dikutip Senin (27/1/2025).
1. Tim transisi akan laporkan ke Pramono-Rano
Pada Jumat, 24 Januari lalu, Tim Transisi sudah bertemu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan membahas sinkronisasi anggaran usai adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Ima menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memfinalisasi anggaran.
“Insya Allah minggu depan sudah fix, dan kita mulai cross-check ke lapangan. Tim Transisi akan memastikan kesiapan di lapangan, dan pada tanggal 3 Februari kami akan mempresentasikan hasilnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.
2. Sarapan gratis akan tetap berjalan
Di tengah upaya efisiensi anggaran, Ima memastikan program unggulan seperti sarapan gratis tetap berjalan. Meski dilakukan secara bertahap, program ini akan terus diuji coba di beberapa wilayah hingga mencapai skala penuh pada tahun 2026.
“Kita jalankan sekarang untuk sarapan gratis karena sedang tahap uji coba. Tidak mungkin langsung keseluruhan, tapi kita lakukan bertahap, beberapa hari, minggu, atau bulan, hingga nanti kita bisa evaluasi di APBD Perubahan dan berlanjut sampai 2026,” jelasnya.
3. PJ Gubernur DKI siap keluarkan Ingub
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi siap mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia menjelaskan, turunan Inpres tersebut telah disiapkan dan saat ini tengah dirancang dalam bentuk draf Instruksi Gubernur (Ingub).
“Kami selaku pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah nasional, pastinya mendukung Inpres tersebut. Inpres itu juga akan kami tindak lanjuti dengan aturan turunan berupa Instruksi Gubernur (Ingub), dan saat ini sudah dalam bentuk draf. Insya Allah, semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan,” ujar Teguh, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Senin (27/1/2025).
Teguh juga menjelaskan, jajaran Pemprov DKI Jakarta terus mencermati anggaran yang berpotensi untuk dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan.
“Yang terpenting adalah mendukung program-program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan segera dilantik dan mendukung program-program nasional lainnya. Karena saat ini sedang menghitung hari menuju pelantikan," ucapnya.
