Timnas AMIN Bantah TGUPP Dulu Didominasi Ordal, Klaim Ada Seleksi
Jakarta, IDN Times - Juru bicara tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Angga Putra Fidrian, membantah tuduhan eks jubir yang tuding Anies tempatkan orang dalam di posisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Menurut Angga, konsep TGUPP meniru konsep yang sudah ada seperti tim akselerasi pembangunan di Jawa Barat, UKP4 hingga Kantor Staf Presiden (KSP).
"Itu kan executive office ya. Referensinya Westin di Amerika Serikat dan Perdana Menteri di Inggris. Itu adalah praktik yang lazim di dalam kebijakan publik," ujar Angga kepada media di Rumah Perubahan, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (18/12/2023).
Lebih lanjut, dalam pandangan Angga, praktik seperti TGUPP harus dimiliki oleh semua pemerintah daerah atau pemerintah. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kebijakan.
"Ini mah digeser ada perdebatannya dari nepotisme, ke orang dalam yang mengubah kebijakan nasional, krusial. Jadi, orang-orang berkompetisi untuk membantu pemerintahan," tutur dia lagi.
Ia menyebut pernyataan Anies di debat capres merujuk kepada adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan mengenai perubahan syarat capres dan cawapres.
Tuduhan adanya praktik orang dalam disampaikan oleh eks jubir Anies ketika Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu, Anggawira. Menurut Anggawira, praktik orang dalam tidak hanya terjadi di TGUPP tetapi juga dalam penentuan komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Yang jelas timses masuk (ke dalam)," kata Anggawira di dalam keterangan tertulis pada pekan lalu.
1. Timnas AMIN sebut ada pansel untuk bisa duduki jabatan di BUMD
Angga menepis tudingan Angga bahwa orang-orang yang ditempatkan di TGUPP dan BUMD hanya karena dasar kedekatan dengan Anies. Menurutnya, ada panitia seleksi yang memilih orang-orang yang bakal duduk di sana.
"Mau masuk BUMD di Jakarta ada panselnya, lewat seleksi juga. Di TGUPP juga masuknya lewat open recruitment. Tentu, ada orang yang masuk karena dia lewat proses kampanye dulu karena mereka yang masuk itu yang merumuskan programnya," kata Angga.
Ia menambahkan tak mungkin orang yang mengelola sistem transportasi publik Jaklingko bukan perumus program tersebut. "Kan gak mungkin. Dari itu saja gak masuk di akal. Karena dia punya kompetensi, dia punya kapabilitas makanya ikut masuk," tutur dia lagi.
Anggawira sendiri diketahui saat ini mendukung paslon nomor urut 2. Ia tidak masuk ke dalam TGUPP Anies. Anggawira memilih maju jadi calon Wali Kota Bekasi pada 2019 lalu. Namun, tidak lolos.
"Jadi, saya gak tahu kalau ada yang merasa sakit hati di mana. Karena kan yang memutuskan ikut politik praktis kan Beliau. Bukan dari siapa-siapa," katanya.
2. Terpilihnya Wali Kota Solo dan Medan dinilai lebih pas sebagai campur tangan ordal
Di sisi lain, Angga juga sempat menyentil terpilihnya Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk praktik nepotisme. Sebab, keduanya terpilih menjadi wali kota, di saat Presiden Joko "Jokowi" Widodo masih berkuasa.
"Kalau yang itu jelas nepotisme," katanya.
3. Jumlah anggota TGUPP membludak di era kepemimpinan Anies
TGUPP merupakan tim untuk membantu gubernur dalam menjalankan tugas. Tim ini awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 187 Tahun 2017. Tugas tim tersebut untuk mengkaji kebijakan gubernur, memberi saran, menggali aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan pendampingan, hingga memantau dan mengawasi penganggaran.
Sebenarnya, TGUPP sudah ada sejak era Gubernur Joko Widodo dan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Meski demikian, jumlah tim anggota tim ini pada era Anies Baswedan membludak jadi 73 orang.
Sebagai perbandingan, anggota TGUPP era Jokowi hanya 7 orang. Jumlahnya meningkat jadi 9 orang pada era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama. Salah satu anggota TGUPP era Anies adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Bambang merupakan juru bicara sekaligus Dewan Pakar Tim Pemenangan Anies dan Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu.
Nama lain yang sempat bergabung adalah Rikrik Rizkiyana. Rikrik sebelumnya anggota tim sinkronisasi tim Anies usai memenangkan Pilgub 2017.
Meski demikian, pengacara tersebut mundur menjelang Pemilihan Gubernur dan menjadi tim hukum Prabowo Subianto. Nama lainnya adalah mantan Wakil Kepala Polri Komjen Pol. (Purn) Oegroseno, Nursyahbani Katjasungkana, Tatak Ujiyati, hingga Muhammad Yusuf. Tatak Ujiyati saat ini menjadi juru bicara Timnas Amin.
Tim ini dibubarkan saat Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Heru mengandalkan dinas yang telah ada untuk memaksimalkan pekerjaan yang dulunya dikerjakan TGUP
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
