Tolak UMP, Ribuan Buruh Demo di Istana Merdeka pada 8 Januari 2026
- Massa buruh datang dari berbagai kota di Jawa Barat dan DKI Jakarta, menggunakan sepeda motor.
- Buruh menuntut revisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp5,89 juta dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- Buruh Jawa Timur juga akan menggelar aksi serentak di Surabaya pada tanggal yang sama untuk memprotes penerapan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Jakarta, IDN Times – Ribuan buruh dari DKI Jakarta dan Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Istana Merdeka atau DPR RI pada 8 Januari 2026. Aksi ini merupakan lanjutan protes terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai merugikan buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan buruh DKI Jakarta akan bergabung dengan buruh Jawa Barat dalam aksi tersebut.
"Tanggal 8 Januari 2026, ribuan buruh DKI Jakarta bergabung dengan buruh Jawa Barat kembali aksi di Istana atau DPR RI," ujar Said dalam konferensi pers, Jumat (2/1/2026).
1. Massa buruh datang dari berbagai kota
Dia menjelaskan, massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat akan datang ke Jakarta menggunakan sepeda motor. Mereka berasal dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur, seperti Cirebon, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Majalengka, Bandung Raya, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Depok, Tasikmalaya, hingga Banjar. Sebagian buruh bahkan dijadwalkan masuk ke Jakarta sejak 7 Januari 2026 malam.
"Kenapa pakai motor? Karena mereka bayar sendiri. Patungan bus belum mampu, karena kebutuhan hidup melonjak sementara kenaikan upah murah," kata Said.
2. Buruh tuntut revisi UMP DKI jadi 5,89 juta
Said menegaskan, ribuan sepeda motor akan memadati Jakarta pada hari aksi. Para buruh membawa dua tuntutan utama. Pertama, merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta atau setara 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 sebesar lima persen di atas KHL.
Kedua, buruh Jawa Barat menuntut agar nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 dikembalikan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota di 19 kabupaten/kota.
"Aksi akan dilakukan terus-menerus sampai tuntutan dipenuhi. Sebelum 8 Januari, buruh DKI akan aksi di Balai Kota, sementara buruh Jawa Barat akan aksi di Gedung Sate atau Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat," ujar Said.
3. Buruh di Surabaya juga akan unjuk rasa
Selain DKI Jakarta dan Jawa Barat, buruh Jawa Timur juga akan menggelar aksi serentak di Surabaya pada waktu yang sama. Mereka memprotes penerapan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi buruh.
Said menilai, kebijakan pengupahan dalam PP tersebut berpotensi membuat upah buruh stagnan dalam jangka panjang.
“PP Nomor 49 Tahun 2025 bisa berlaku 10 sampai 15 tahun. Bisa dibayangkan selama itu upah buruh murah terus, termasuk di Jakarta,” katanya.
