Indonesia Siap Terbitkan Regulasi Etika AI Berbasis Rekomendasi UNESCO
- Peta jalan kecerdasan artifisial berbasis etika masuk tahap akhir
- Komdigi juga sudah sebar SE Menteri tentang etika AI
- Tiga tantangan yang dihadapi saat susun tata kelola AI
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan, Indonesia adalah negara berkembang yang aktif mentransformasikan prinsip etika dan inklusivitas kecerdasan artifisial (AI) ke dalam kerangka regulasi konkret. Hal ini disampaikan Nezar dalam UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence (AI) di Bangkok, Thailand, Selasa (24/6/2025).
Dalam forum Ministerial Session bertajuk “Dialogue on International Cooperation on AI”, Nezar menyampaikan Indonesia tidak hanya mendukung secara normatif UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021), tetapi sudah mengambil sejumlah langkah substantif dan terukur untuk menerapkannya di tingkat nasional.
“Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola secara nyata, integrasi tersebut termasuk pengembangan strategi nasional AI untuk kemudian segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi AI dalam waktu dekat ini,” kata Nezar, dikutip Rabu (25/6/2025).
1. Peta jalan kecerdasan artifisial berbasis etika masuk tahap akhir
Secara lebih rinci, langkah-langkah integrasi yang telah dilakukan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nezar, mulai dari mengembangkan peta jalan kecerdasan artifisial berbasis etika. Saat ini prosesnya, kata dia telah masuk tahap akhir.
Kemudian, pihaknya melakukan penuntaskan Penilaian Kesiapan AI Nasional (AI-RAM), yang digunakan untuk memetakan potensi dan tantangan pengembangan AI di berbagai sektor di Indonesia.
2. Komdigi juga sudah sebar SE Menteri tentang etika AI
Selain itu, Komdigi sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI, yang digunakan sebagai rujukan awal bagi interim untuk pelaku industri dan sektor publik.
Kemudian menjadikan kerangka hukum nasional seperti UU PDP dan UU ITE sebagai pilar legal untuk perlindungan data dan etika pemrosesan informasi berbasis AI.
3. Tiga tantangan yang dihadapi saat susun tata kelola AI
Diar menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang ketika menyusun tata kelola AI, yaitu keseimbangan regulasi dan inovasi, keterbatasan kapasitas SDM digital, dan kesenjangan infrastruktur dengan standar teknis antar regional.
Maka dia mengatakan kembali pentingnya kerja sama negara-negara selatan untuk menjawab tantangan bersama.
“Bagi Indonesia, kerja sama internasional, terutama global south, bukan hanya soal berbagi teknologi, tetapi yang paling mendasar adalah berbagi tanggung jawab untuk AI yang etis dan inklusif. Kita juga harus memastikan tidak ada satu pun negara yang tertinggal dalam transisi AI yang transformatif,” kata Nezar.
