Artileri Korut Muncul di Perbatasan, Ketegangan dengan Korsel Meningkat
Artileri howitzer Korea Utara terlihat dekat perbatasan dari observatorium Gimpo, bersama kendaraan lapis baja dan aktivitas pemasangan pagar di DMZ.
Korea Utara dan Korea Selatan saling menuduh terkait insiden ranjau serta menyampaikan posisi masing-masing kepada DK PBB.
Seoul mengusulkan dialog, sementara aktivitas militer dan penempatan senjata menambah perhatian terhadap risiko bentrokan di perbatasan.
Jakarta, IDN Times - Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali meningkat setelah artileri terlihat berada di dekat perbatasan kedua negara. Senjata tersebut tampak jelas dari sebuah observatorium di Korea Selatan yang menghadap ke wilayah perbatasan pada Senin (26/10/2026).
Seorang saksi mata Reuters yang berada di observatorium tersebut mengonfirmasi keberadaan artileri Korea Utara yang ditempatkan dekat garis perbatasan. Kemunculan senjata itu terjadi di tengah saling tuding kedua negara mengenai insiden ranjau di Zona Demiliterisasi atau Demilitarised Zone (DMZ).
Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, pada Minggu (25/10/2026) mengidentifikasi senjata tersebut sebagai howitzer swagerak kaliber 122 milimeter. Penempatannya di dekat perbatasan disebut sebagai kemunculan artileri semacam itu di ruang publik yang jarang terjadi.
Selain artileri, Reuters juga mengamati tiga kendaraan lapis baja Korea Utara dengan laras senjata mengarah ke selatan. Sekitar 20 hingga 30 tentara Korea Utara juga terlihat melakukan pekerjaan pemasangan pagar di dalam DMZ.
1. Pamer artileri, sinyal ketegangan di perbatasan
DMZ Korea (unsplash.com/ Christopher Pap de Pestény) Kemunculan artileri Korea Utara secara terbuka di dekat perbatasan menarik perhatian karena dinilai tidak biasa. Senjata tersebut terlihat jelas dari wilayah Korea Selatan, sementara aktivitas militer lainnya juga berlangsung di sekitar DMZ. Lim Eul-chul, profesor di Kyungnam University di Seoul, mengatakan penempatan artileri tersebut merupakan tindakan yang tidak lazim bagi Korea Utara.
"Sangat tidak biasa bagi Korea Utara untuk memperlihatkan artileri swageraknya secara begitu mencolok," kata Lim.
Menurut Lim, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai sinyal, Pyongyang ingin menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan kebijakan perbatasan. Lim menyatakan, penempatan artileri itu juga dapat menjadi peringatan kepada Korea Selatan agar berhati-hati dalam meningkatkan ketegangan di perbatasan. Menurutnya, tindakan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bentrokan yang tidak disengaja.
"Dengan sengaja memperlihatkannya, Korea Utara sedang memberi sinyal melalui tindakan, bukan kata-kata. Mereka berniat menegakkan kebijakan perbatasannya dengan kekuatan, bukan melalui dialog atau negosiasi," ujar Lim, dilansir dari AFP, Senin (26/10/2026).
Foto-foto yang dikutip Yonhap dari observatorium di Gimpo, kota perbatasan Korea Selatan, juga memperlihatkan tentara Korea Utara melakukan latihan di pesisir wilayah Kaepung. Lokasi tersebut berada sekitar 1,5 kilometer dari observatorium.
2. Korut dan Korsel saling tuding soal insiden ranjau
DMZ Korea (commons.wikimedia.org/Lance Vanlewen) Ketegangan kedua negara juga dipicu oleh surat Korea Utara kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dalam surat yang dikirim kemarin, perwakilan Korea Utara untuk PBB kembali menuduh Korea Selatan merekayasa insiden ledakan ranjau pada September.
Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan Pyongyang menuduh Seoul menggunakan insiden tersebut untuk menggambarkan pembangunan perbatasan sebagai upaya melakukan invasi militer.
Dalam surat itu, Korea Utara memperingatkan, pelanggaran terhadap kedaulatannya dapat memicu tindakan bela diri. Pyongyang juga menyatakan Korea Selatan akan "sepenuhnya bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang timbul".
Surat tersebut merupakan respons atas surat Korea Selatan kepada DK PBB pada pekan sebelumnya. Seoul menyatakan ledakan pada 21 September 2026 di DMZ disebabkan ranjau yang dipasang tentara Korea Utara dan merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Gencatan Senjata Perang Korea.
Komando PBB yang mengawasi DMZ menyatakan ranjau Korea Utara yang melintasi garis perbatasan telah melanggar perjanjian gencatan senjata. Namun, Pyongyang membantah bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan, surat Korea Utara tampaknya hanya mengulangi posisi yang telah disampaikan sebelumnya. Menurutnya, surat itu juga berupaya membenarkan pekerjaan penandaan garis perbatasan yang dilakukan Pyongyang.
Kementerian tersebut tidak memberikan komentar terpisah mengenai penempatan howitzer Korea Utara. Sementara itu, Seoul telah mengusulkan dialog dengan Pyongyang untuk meredakan ketegangan di perbatasan.
3. Aktivitas militer di DMZ dan risiko bentrokan
DMZ Korea (commons.wikimedia.org/Daniel Oberhaus) Dalam suratnya kepada DK PBB, Korea Utara juga kembali menuduh Korea Selatan telah melepaskan tembakan ke arah personel Korea Utara. Pyongyang menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial negara lain.
Korea Selatan menyatakan militernya menggunakan siaran peringatan dan tembakan peringatan untuk mengembalikan tentara Korea Utara ke wilayah mereka ketika melintasi Garis Demarkasi Militer atau Military Demarcation Line (MDL).
Garis tersebut membelah DMZ yang memisahkan kedua Korea. Dalam beberapa tahun terakhir, tentara Korea Utara dilaporkan terus membangun jalan taktis dan pagar serta memasang ranjau di dekat MDL.
Kehadiran artileri dan kendaraan lapis baja Korea Utara di dekat perbatasan menambah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan tersebut. Namun, Korea Selatan belum memberikan komentar terpisah mengenai penempatan howitzer yang terlihat dari observatorium Gimpo.
Insiden ranjau serupa pernah terjadi pada 2015 dan menyebabkan tentara Korea Selatan terluka. Saat itu, Seoul kembali menyalakan pengeras suara propaganda anti-Korea Utara di sepanjang DMZ, yang kemudian memicu kebuntuan militer antara kedua negara. Ketegangan tersebut berakhir setelah Korea Utara menyampaikan penyesalan dan kedua negara mencapai kesepakatan melalui perundingan tingkat tinggi.
