Krisis Keamanan, Presiden Burkina Faso Pecat Perdana Menteri
Jakarta, IDN Times - Presiden Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, memecat Perdana Menteri Burkina Faso, Christophe Dabire, pada Rabu (8/12) waktu setempat di tengah situasi krisis yang dialami negara itu. Burkina Faso selama ini telah dilanda serangan dari kelompok-kelompok yang terkait dengan ISIS dan al-Qaeda.
1. Kantor Kepresidenan Burkina Faso menerima surat pengunduran diri Dabire
Dilansir dari Aljazeera.com, dipecatnya Dabire dari jabatannya terjadi di tengah krisis
keamanan yang telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan protes jalanan yang
menyerukan dia untuk lepas dari jabatannya.Kemarahan telah meluap sejak serangan oleh kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda
pada November 2021 lalu di mana 49 perwira polisi militer dan 4 warga sipil tewas, yang memberikan tekanan pada Kabore untuk membuat perubahan.Dia telah merombak kepemimpinan tentara Burkina Faso. Kantor Kepresidenan Burkina Faso mengatakan Kabore telah menerima surat pengunduran diri Dabire.
Sekretaris Jenderal pemerintah setempat, Stephane Wenceslas, mengatakan mengingat surat pengunduran diri pada (8/12) waktu setempat, Presiden memutuskan tugas Perdana Menteri Christophe Joseph Marie Dabire dihentikan.
2. Dabire ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama kalinya pada awal tahun 2019 lalu
Kabore pertama kali menunjuk Dabire pada awal tahun 2019 lalu sebagai bagian dari
perombakan yang bertepatan dengan meningkatnya gelombang serangan jihadis di negara miskin itu.Dia dianhgkat kembali pada Januari 2021 lalu, setelah Presiden terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.
Dabire sebelumnya adalah perwakilan Burkina Faso di 8 negara Serikat Ekonomi dan
Moneter Afrika Barat (UEMOA) pada tahun 1990an lalu.Portofolio Dabire adalah untuk sektor kesehatan, diikuti oleh pendidikan menengah dan tinggi, serta kemudian penelitian ilmiah.
Serangan jihadis semakin sering dan mematikan di Burkina Faso sejak tahun 2015 lalu yang menewaskan 2.000 orang dan membuat 1,4 juta warga mengungsi dari rumah mereka, terutama di wilayah utara dan timur.
3. Akhir November 2021 lalu, para demonstran memprotes pemerintah setelah dianggapgagal menghentikan gelombang kekerasan
Para demonstran telah membakar ban dan menjarah sebuah gedung pemerintah di
Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, pada akhir November 2021 lalu setelah polisi
setempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan pawai menentang kegagalan negara untuk menghentikan gelombang kekerasan dari kelompok militan.Kelompok-kelompok aktivis menyerukan protes baru sebagai tanggapan atas gelombang serangan baru-baru ini di negara Afrika Barat itu.
Sejak saat itu, ada protes yang tersebar terhadap pemerintahan Presiden Burkina Faso.
Di Ouagadougou, para demonstran mendirikan barikade dan membakar ban dan tong sampah.Beberapa demonstran kemudian merusak gedung catatan pemerintah di seberang kantor
wali kota serta meninggalkan komputer dan dokumen di jalan.Juru bicara "Save Burkina Faso" yang mengorganisir protes tersebut, Valentin Yamkoudougou, mengatakan sejak Kabore berkuasa, teroris telah menyebarkan kehancuran di negara itu dan tidak mampu menemukan solusi untuk masalah ini, sehingga pihaknya meminta pengunduran dirinya segera.
Sebagai tanggapan, Kabore berjanji dalam pidatonya untuk mengakhiri disfungsi dalam
militer.Utusan Khusus PBB untuk Afrika Barat mengatakan bahwa dia prihatin dengan situasi di
Burkina Faso serta memperingatkan akan adanya kudeta seperti yang terjadi di 3 negara
tetangganya selama setahun terakhir.
