Prancis: NATO Bukan untuk Operasi Militer di Selat Hormuz
- Prancis menegaskan NATO tidak dibentuk untuk operasi militer di Selat Hormuz dan memilih pendekatan non-ofensif guna menjaga kebebasan navigasi laut.
- Wakil Menteri Pertahanan Prancis Alice Rufo menyoroti pentingnya prinsip pertahanan kolektif NATO serta menyerukan negara Eropa memperkuat tanggung jawab pertahanannya sendiri.
- Presiden AS Donald Trump mengkritik sekutu Eropa yang menolak dukungan militer terhadap Iran, sementara beberapa negara seperti Spanyol, Italia, dan Inggris membatasi akses fasilitas bagi pasukan AS.
Jakarta, IDN Times – Sejumlah negara kunci dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memilih tak memberikan dukungan terhadap operasi militer Amerika Serikat (AS) dalam konflik dengan Iran. Sikap berbeda ini memicu gesekan di dalam aliansi pertahanan tersebut.
Wakil Menteri Pertahanan Prancis Alice Rufo menyampaikan posisi negaranya dalam forum yang digelar media Prancis Le Point pada Rabu (1/4/2026). Ia menegaskan NATO tak dibentuk untuk menjalankan operasi di kawasan Selat Hormuz.
1. Prancis nilai operasi tak sesuai mandat NATO
Rufo menilai rencana operasi tersebut tak sejalan dengan ketentuan hukum internasional. Ia juga mengingatkan bahwa NATO merupakan aliansi militer yang berorientasi pada keamanan kawasan Euro-Atlantik.
“Izinkan saya mengingatkan apa itu NATO: itu adalah aliansi militer yang berkaitan dengan keamanan wilayah, wilayah Euro-Atlantik,” ujarnya, dikutip Anadolu Agency.
Di sisi lain, Prancis memutuskan tak bergabung dalam rencana yang dipimpin AS untuk membuka kembali Selat Hormuz lewat koalisi militer. Paris lebih mengedepankan pemulihan arus pelayaran dan kebebasan navigasi laut melalui pendekatan non-ofensif, dan sikap ini diakui menimbulkan ketegangan dengan Washington.
2. Rufo tekankan prinsip pertahanan kolektif NATO
Rufo menegaskan bahwa Pasal 5 NATO didasarkan pada konsep pertahanan bersama, bukan perlindungan sepihak antarnegara anggota.
“Ini bukan satu melindungi yang lain, ini kolektif. Ini disebut pertahanan kolektif, dan pencegahan juga kolektif,” kata Rufo.
Ia menyebut kekuatan aliansi akan terjaga jika negara anggota menghindari perpecahan dan tetap fokus pada mandat utamanya. Dalam perannya mewakili Prancis sebagai negara pendiri NATO dan anggota Uni Eropa, Rufo juga mendorong negara-negara Eropa untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap pertahanan sendiri, sejalan dengan dorongan dari AS.
3. AS kritik sekutu dan minta dukungan militer
Dilansir WION, Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik terhadap negara-negara NATO di Eropa yang tak mendukung langkah militer Washington terhadap Iran. Ia bahkan membuka kemungkinan AS keluar dari NATO dan menyebut aliansi tersebut sebagai “macan kertas”.
Trump menyatakan AS dapat segera mundur dari konflik dengan Iran, namun tetap membuka peluang melakukan serangan terbatas jika diperlukan. Pernyataan ini muncul saat konflik yang telah berlangsung selama sebulan memasuki minggu kelima.
Perselisihan ini berawal dari permintaan AS kepada sekutunya untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz serta memberikan akses lintas udara dan penggunaan pangkalan bagi operasi terkait Iran.
4. Sejumlah negara Eropa batasi dukungan militer
Prancis menegaskan NATO berfokus pada pertahanan kawasan Euro-Atlantik dan bukan untuk misi ofensif di Selat Hormuz. Selain itu, Paris dilaporkan menolak permintaan Israel untuk memanfaatkan wilayah udaranya dalam pengiriman persenjataan AS.
Spanyol menutup wilayah udaranya bagi pesawat militer AS yang terlibat dalam konflik tersebut. Negara itu juga melarang penggunaan pangkalan bersama seperti Rota dan Morón de la Frontera, dengan penegasan bahwa fasilitas hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan kolektif NATO.
Italia juga tak memberikan izin pendaratan bagi pesawat militer AS di pangkalan Sigonella di Sisilia sebelum menuju Timur Tengah.
Inggris Raya memilih tak terlibat dalam operasi tersebut. Trump melalui Truth Social menyatakan negara-negara yang kesulitan pasokan bahan bakar jet akibat situasi di Selat Hormuz, termasuk Inggris, sebaiknya membeli dari AS yang memiliki cadangan besar serta berani mengambil alih kendali selat itu.
NATO sendiri didirikan pada 1949 untuk menghadapi ancaman Uni Soviet dan menjamin sistem pertahanan kolektif. Penolakan dukungan ini datang dari sejumlah anggota aliansi dengan kekuatan militer terbesar berdasarkan Indeks Global Firepower 2026.
