Presiden Republika Srpska Tolak Perintah Penangkapan dari Bosnia
- Presiden Republika Srpska menolak perintah penangkapan dari Kejaksaan Agung Bosnia-Herzegovina
- Sekretaris Jenderal NATO mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Bosnia, meminta tiga presiden berunding
Jakarta, IDN Times - Presiden Republika Srpska (RS), Milorad Dodik, pada Kamis (13/3/2025), menolak perintah penangkapan dari Kejaksaan Agung Bosnia-Herzegovina. Ia mengatakan, tidak akan menanggapi perintah itu dan akan terus berjuang untuk wilayah dominan etnis Serbia tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte menyatakan dukungan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Bosnia. Ia meminta tiga presiden di Bosnia berunding untuk menyelesaikan permasalahan dan mencegah perpecahan di negaranya.
1. Polisi Republika Srpska lindungi Dodik dari penangkapan
Dodik mengungkapkan bahwa ia tidak akan menjawab panggilan dari Kejaksaan Agung Bosnia. Ia pun meminta Badan Perlindungan dan Investigasi Negara (SIPA) tidak menuruti perintah penangkapan itu.
"Saya tidak akan pernah menerima panggilan dari Kejaksaan Agung. Hingga kini, tidak ada kesulitan dalam membuat saya tidak dapat bertahan untuk RS. Saya akan terus bepergian dan bekerja, tapi tidak akan meninggalkan teritori RS," terangnya, dikutip Balkan Insight.
Setelah diumumkannya perintah penangkapan, Menteri Dalam Negeri RS, Sinisa Karan mengatakan bahwa seluruh aparat kepolisian di wilayahnya akan melindungi pejabat pemerintahan, termasuk Dodik.
Tak hanya Dodik, perintah penangkapan ini juga ditujukan kepada dua pejabat pemerintahan RS, yakni Perdana Menteri RS, Radovan Viskovic dan Juru Bicara Parlemen RS, Nenda Stevandic.
2. Minta Rusia veto tentara penjaga perdamaian Eropa di Bosnia
Dodik mengaku akan bertemu dengan perwakilan Rusia dalam beberapa hari ke depan. Ia akan membujuk Rusia agar bersedia memveto misi Pasukan Penjaga Perdamaian Uni Eropa (UE) di Bosnia-Herzegovina (EUFOR).
"Berbeda dari sebelumnya ketika saya meminta EUFOR Althea untuk bertahan di Bosnia, sekarang saya meminta Rusia untuk memvetonya karena telah melanggar mandat dari PBB serta mengancam warga etnis Serbia hanya karena Sarajevo menginginkannya," tuturnya, dilansir Sarajevo Times.
Dodik menambahkan bahwa dia ingin mengadakan dialog dengan pemimpin Bosnia lainnya. Namun, seruannya justru mendapatkan hinaan, tapi ia mengaku akan terus mengupayakan dialog dengan pemimpin lainnya.
Ia pun meminta seluruh rakyat RS mendukungnya. Dodik juga memperingatkan komandan EUFOR untuk tidak macam-macam dan tidak melawan rakyat RS.
3. PBB mengkhawatirkan tensi politik di Bosnia
Pada hari yang sama, PBB mengungkapkan kekhawatiran terkait tensi politik di Bosnia-Herzegovina. Pihaknya menyerukan agar semua pihak menenangkan diri demi menjaga stabilitas dan perdamaian.
"Kami menyerukan kepada seluruh pemimpin untuk mendukung dan memfasilitasi institusi negara dalam mengonsolidasi perdamaian dan memastikan stabilitas di seluruh Bosnia-Herzegovina," tutur Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric.
Di sisi lain, Parlemen RS sudah memulai diskusi terkait proposal Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk meningkatkan kedaulatan wilayah tersebut. RUU tersebut berisikan pembentukan tentara dan sistem yudisial tersendiri di RS.
