Wakil PM Kanada Mundur Imbas Ancaman Tarif Trump
Jakarta, IDN Times - Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Kanada, Chrystia Freeland, mengajukan pengunduran diri pada Senin (16/12/2024). Langkah ini terjadi setelah Freeland berselisih dengan PM Justin Trudeau mengenai respons terhadap ancaman tarif dari Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Pengunduran diri Freeland terjadi beberapa jam sebelum dia seharusnya menyampaikan pernyataan ekonomi musim gugur di parlemen. Peristiwa ini menambah daftar krisis politik yang dihadapi pemerintahan minoritas Liberal pimpinan Trudeau.
Freeland menolak tawaran Trudeau pekan lalu untuk pindah ke posisi kabinet lain. Menteri Keamanan Publik, Dominic LeBlanc, langsung ditunjuk sebagai penggantinya. LeBlanc dikenal sebagai sekutu dekat Trudeau sejak masa kecil.
1. Perbedaan Trudeau-Freeland pandangan soal ancaman tarif Trump
Perdebatan antara Freeland dan Trudeau berpusat pada penanganan ancaman tarif 25 persen dari Trump terhadap barang-barang Kanada. Freeland menyebut Kanada menghadapi tantangan serius dari kebijakan ekonomi agresif Trump.
Freeland mengkritik kebijakan stimulus yang direncanakan pemerintah Trudeau. Pemerintah berniat memberikan cek senilai 250 dolar Kanada (Rp2,8 juta) kepada warga berpenghasilan di bawah 150 ribu dolar Kanada (Rp1,6 miliar) per tahun. Program ini diperkirakan menelan biaya 4,68 miliar dolar Kanada (Rp52,7 triliun), dilansir BBC.
"Kami harus menghemat anggaran negara saat ini untuk menghadapi kemungkinan perang tarif. Kami tidak boleh membuang-buang uang demi gimik politik semata," ujar Freeland, dilansir dari Al Jazeera.
Perselisihan ini terjadi di tengah kondisi defisit anggaran Kanada tahun 2023-2024 yang membengkak menjadi 61,9 miliar dolar Kanada (Rp697 triliun). Angka ini jauh melampaui batas yang ditetapkan Freeland sebesar 40 miliar dolar Kanada (Rp451 triliun). Freeland juga menentang rencana keringanan pajak sementara yang diperkirakan mengurangi penerimaan negara sebesar 1,6 miliar dolar Kanada (Rp18 triliun).
Freeland sebelumnya sukses menegosiasikan ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dengan pemerintahan Trump pertama. Prestasi ini membuat pengunduran dirinya disayangkan beberapa pihak.
2. Pemerintahan Trudeau semakin lemah
Kepergian Freeland menambah tekanan terhadap Trudeau yang popularitasnya anjlok dari 63 persen saat pertama kali terpilih menjadi hanya 28 persen pada Juni tahun ini. Pengunduran diri ini memicu lima anggota parlemen Liberal secara terbuka meminta Trudeau mundur.
"Memecat menteri keuangan yang telah melayani Anda dengan sangat baik bukanlah langkah yang bisa dipercaya," kata Helena Jaczek, anggota parlemen dari Markham-Stouffville, Ontario.
Melansir Reuters, Partai Demokrat Baru (NDP) yang selama ini mendukung pemerintahan Liberal mengancam akan menjatuhkan Trudeau awal tahun depan. Pemimpin oposisi Konservatif Pierre Poilievre pun menuntut pemilu segera digelar karena pemerintahan Trudeau dinilai tidak terkendali.
Di hari yang sama, Menteri Perumahan Sean Fraser juga mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi di pemilu mendatang. Fraser menjadi menteri keenam yang mundur atau menyatakan tidak akan maju dalam pemilihan berikutnya.
3. Ancaman tarif Trump membuat Kanada was-was
Trump mengancam akan menerapkan tarif 25 persen terhadap barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Trump menyatakan, kebijakan ini akan diberlakukan kecuali negara-negara tersebut mengambil tindakan tegas melawan penyelundupan narkoba dan migran ilegal ke AS.
Trudeau telah bertemu Trump di kediamannya Mar-a-Lago, Florida pada akhir bulan lalu. Melansir The Guardian, PM Kanada tersebut telah berjanji meningkatkan pengawasan keamanan perbatasan.
Pemerintah Trudeau dilaporkan sedang menyusun rencana investasi peningkatan keamanan dan pengawasan perbatasan. Rencana ini seharusnya diumumkan dalam pembaruan ekonomi yang gagal disampaikan Freeland akibat pengunduran dirinya.
Freeland menyatakan akan tetap menjadi anggota parlemen Liberal dan berencana mencalonkan diri lagi di pemilu mendatang. Pemilihan umum wajib digelar sebelum akhir Oktober 2025. Jajak pendapat menunjukkan Partai Liberal berpotensi mengalami kekalahan telak.
