Trump Tunjuk Mantan Bos WWE Jadi Calon Menteri Pendidikan AS

- Donald Trump menunjuk Linda McMahon sebagai calon Menteri Pendidikan AS.
- McMahon memiliki pengalaman di bidang pendidikan dan politik, serta mendukung rencana kontroversial Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan AS.
- Tugas terberat McMahon adalah memimpin rencana pembubaran Departemen Pendidikan AS yang dijanjikan Trump, meskipun upaya ini tidak mudah karena departemen tersebut dibentuk melalui undang-undang Kongres pada 1979.
Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump menunjuk Linda McMahon sebagai calon Menteri Pendidikan AS pada Selasa (19/11/2024). McMahon merupakan mantan pemimpin tim transisi Trump dan eks CEO World Wrestling Entertainment (WWE). Ia kemungkinan akan memimpin rencana kontroversial Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan AS.
Penunjukan ini diumumkan Trump setelah McMahon tidak terpilih sebagai Menteri Perdagangan. Trump menyatakan McMahon akan menggunakan pengalamannya untuk memberdayakan pelajar AS.
"Linda akan menggunakan pengalaman kepemimpinannya tentang pendidikan dan bisnis untuk memberdayakan generasi pelajar dan pekerja Amerika berikutnya. Kita akan mengembalikan pendidikan ke negara bagian, dan Linda akan memimpin upaya itu," kata Trump, dikutip dari CNN.
1. Profil dan pengalaman Linda McMahon
Linda McMahon (76) mendirikan perusahaan hiburan gulat profesional WWE bersama suaminya, Vince McMahon pada 1980. Di bawah kepemimpinannya, WWE bertransformasi dari perusahaan gulat hiburan kecil menjadi imperium media yang terdaftar di bursa saham.
Setelah mundur sebagai CEO WWE pada 2009, McMahon mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Senator AS dari Connecticut. Namun, dia gagal dalam dua kali pencalonan pada 2010 dan 2012 meski telah menghabiskan dana kampanye pribadi total hampir 100 juta dolar AS (Rp1,5 triliun).
McMahon memiliki pengalaman di bidang pendidikan sebagai anggota Dewan Pendidikan Connecticut selama setahun mulai 2009, dilansir AP. McMahon mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memiliki minat mendalam di bidang pendidikan dan sempat berencana menjadi guru sebelum menikah.
Selain itu, McMahon juga pernah menjadi anggota dewan wali Sacred Heart University di Connecticut selama bertahun-tahun. Dia dikenal sebagai donor besar Partai Republik yang menyumbang lebih dari 7 juta dolar AS (Rp111 miliar) untuk komite aksi politik pendukung Trump.
2. Rencana kontroversial pembubaran Departemen Pendidikan AS
Tugas terberat McMahon nanti adalah memimpin rencana pembubaran Departemen Pendidikan AS yang dijanjikan Trump. Namun, upaya ini tidak mudah karena departemen tersebut dibentuk melalui undang-undang Kongres pada 1979.
Departemen Pendidikan AS saat ini mengelola dana federal untuk hampir semua dasar hingga menengah di negara tersebut dan portofolio pinjaman mahasiswa senilai 1,6 triliun dollar AS (Rp25.500 triliun). Departemen ini menghabiskan 23 miliar dolar AS (Rp366 triliun) atau sekitar 4 persen dari total belanja pemerintah pada tahun fiskal 2025.
"Departemen Pendidikan dibentuk melalui undang-undang. Undang-undang berasal dari Kongres. Jika Anda ingin membubarkan Departemen Pendidikan, Anda harus melakukannya melalui undang-undang," jelas Neal McCluskey, analis pendidikan dari Cato Institute, dilansir ABC News.
Dilansir CNN, opsi yang lebih realistis adalah memindahkan beberapa program ke lembaga federal lain. Partai Republik ingin pemerintah pusat AS tidak terlalu mencampuri pendidikan di daerah. Mereka tetap setuju memberikan dana, tapi tidak mau banyak mengatur bagaimana dana itu digunakan oleh sekolah-sekolah.
Para pengkritik menilai anggaran Departemen Pendidikan AS terus membengkak namun kualitas pendidikan justru menurun. Hal ini terlihat dari nilai kemampuan membaca dan matematika siswa yang semakin rendah dalam beberapa tahun terakhir.
3. Pro dan kontra penunjukan McMahon sebagai calon menteri
Penunjukan McMahon menuai berbagai reaksi. Ketua Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja DPR AS, Virginia Foxx mendukung keputusan ini. Menurutnya, McMahon adalah seorang pejuang yang akan bekerja tanpa lelah melayani kepentingan pelajar.
Namun, Asosiasi Pendidikan Nasional AS (NEA) mengkritik keras pemilihan tersebut. Presiden NEA, Becky Pringle menyebut McMahon sebagai "Betsy DeVos 2.0" yang hanya akan merugikan sekolah publik. DeVos adalah Menteri Pendidikan era Trump pertama yang juga menuai banyak kontroversi.
"Senat harus membela pelajar kita dan menolak calon yang tidak berkualifikasi dari Donald Trump, Linda McMahon," ujar Pringle
Pringle memperingatkan, pembubaran departemen bisa berdampak serius pada pendanaan sekolah negeri dan merugikan siswa berkebutuhan khusus. Saat ini, 90 persen siswa AS, termasuk 95 persen siswa penyandang disabilitas, belajar di sekolah negeri.
McMahon sendiri mendukung sistem yang memberi kebebasan kepada orang tua untuk memilih sekolah bagi anak mereka. Berdasarkan sistem ini, orang tua tidak lagi terikat aturan yang mengharuskan anak bersekolah di wilayah tempat tinggal mereka. Posisinya ini sejalan dengan prioritas pendidikan Trump yang ingin mengembalikan dan memberdayakan hak serta kontrol orang tua dalam pendidikan anak.