Hamas: Kami Tak Berambisi untuk Terus Memerintah di Gaza
- Hamas menolak mempertahankan pemerintahan di Gaza, mendukung pembentukan Komite Masyarakat Gaza pascaperang.
- Partai Fatah mendesak Hamas menyerahkan kekuasaan demi menjaga keselamatan warga Gaza.
- Hamas menolak menerima pemerintahan Gaza dari luar dan mengecam invasi Israel di wilayah tersebut.
Jakarta, IDN Times – Hamas mengklaim bahwa pihaknya tak akan mempertahankan pemerintahan di Gaza, Sabtu (22/3/2025). Juru Bicara, Abdel Latif Al Qanou, mengatakan justru Hamas mendukung pembentukan Komite Masyarakat Gaza, yang akan memerintah interim wilayah itu pascaperang.
“Kami tidak berambisi untuk memerintah Gaza. Yang menjadi perhatian kami adalah konsensus nasional, dan kami berkomitmen terhadap hasilnya,” kata Al Qanou, dilansir Jerussalem Post.
Pernyataan Hamas muncul sebagai respons terhadap utusan Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang menuduh Hamas berupaya mempertahankan kekuasaan di Gaza. Ia khawatir, kelompok tersebut bakal terus menjadi aktor politik yang dominan meskipun telah dilucuti.
1. Hamas juga ditekan Fatah
Tekanan untuk tak lagi memerintah Gaza juga muncul dari Partai Fatah. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mendesak agar Hamas menyerahkan kekuasaan demi menjaga keselamatan warga di wilayah itu.
“Hamas harus menunjukkan belas kasihan terhadap Gaza, anak-anaknya, wanita dan pria,” kata juru bicara Fatah Monther Al Hayek, dilansir Times of Israel.
Al Hayek khawatir, posisi Hamas jika terus mempertahankan kekuasaan di Gaza akan mengancam keberadaan warga di wilayah itu.
2. Tolak pemerintahan asing dan pelucutan senjata
Meski mengklaim tak akan memerintah, Hamas mengatakan tak akan menerima pemerintahan Gaza dari pihak asing. Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, mengatakan bahwa Palestina akan diperintah sepenuhnya oleh rakyatnya dan tidak ada sistem politik asing yang akan dipaksakan.
"Gaza hanya milik rakyatnya, baik rakyat Gaza maupun rakyat Tepi Barat tidak akan menukar tanah air mereka dengan tempat lain," katanya, dilansir TRT Global, 11 Maret.
Meshaal juga mengatakan tak akan meletakkan senjata, sebagaimana diserukan oleh AS dan Israel. Pelucutan senjata telah menjadi poin utama yang menimbulkan pertikaian dalam negosiasi dengan Israel mengenai gencatan senjata permanen.
"Masa depan Gaza, pemerintahannya, persenjataannya, dan kekuatan perlawanannya sedang terancam," katanya.
3. Desakan perundingan gencatan senjata
Hamas mengecam atas dimulainya kembali invasi Israel di Gaza. Tel Aviv melancarkan serangan, setelah gencatan senjata fase kedua gagal dicapai.
Lebih dari 700 warga Palestina tewas dan lebih dari seribu terluka dalam serangan udara mendadak oleh Israel di Gaza sejak Selasa. Hampir 50 ribu warga Palestina terbunuh, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 113 ribu terluka dalam serangan brutal militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023.
Al Qanouna menyebutnya sebagai perang genosida yang dilakukan di bawah kedok AS. Ia mendesak AS untuk menekan Israel agar kembali ke perjanjian gencatan senjata dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut.
